Media Mata Elang Indonesia

Kategori: Daerah

  • Normalisasi Saluran Irigasi Sawah Dusun 3 Desa Ngadirejo Rampung

    Normalisasi Saluran Irigasi Sawah Dusun 3 Desa Ngadirejo Rampung

    Musirawas, mediamataelangindonesia.com – Pemerintah Desa Ngadirejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, secara resmi telah menyelesaikan pembangunan fisik awal tahun anggaran 2024. Salah satu kegiatan yang telah tuntas adalah normalisasi saluran pengairan sawah di Dusun 3.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari program Dana Desa Tahun 2024 yang difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat. Selain menandai dimulainya pelaksanaan pembangunan fisik di desa, kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen terhadap transparansi serta pengawasan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan.

    Ketua Kelompok Tani Srirejeki 2, Bapak Sopandi, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya normalisasi saluran irigasi tersebut. “Alhamdulillah, pelaksanaan normalisasi parit di Dusun 3 sudah selesai. Saluran ini sangat penting karena menjadi akses utama pengairan sawah warga agar hasil pertanian lebih baik, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat menuju swasembada pangan,” ujarnya.

    Normalisasi saluran irigasi tersebut dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp63.640.000, bersumber dari Dana Desa. Pekerjaan dilakukan di saluran sepanjang 808 meter dengan dimensi 1,40 meter lebar dan 0,25 meter kedalaman.

    Sopandi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi dan mendukung proses pembangunan yang ada di desa. “Mari kita kawal bersama agar pelaksanaan pembangunan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan berkualitas,” tambahnya.

    Senada dengan itu, Kepala Desa Ngadirejo mengingatkan pentingnya merawat setiap fasilitas yang telah dibangun. “Apa pun yang dibangun oleh desa harus kita jaga bersama agar manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat,” jelasnya.

    @Budi

  • KIP Sabang Rapat Pleno Terbuka, Tetapkan Zulkifli H. Adam – Suradji Junus Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

    KIP Sabang Rapat Pleno Terbuka, Tetapkan Zulkifli H. Adam – Suradji Junus Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

    Sabang – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang Terpilih pada Jumat, 25 April 2025 pukul 16.30 WIB, bertempat di Aula Kantor Wali Kota Sabang.

    Dalam rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua KIP Sabang, penetapan dilakukan terhadap pasangan Zulkifli H. Adam dan Suradji Junus sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang terpilih setelah meraih suara terbanyak pada Pilkada Sabang tahun 2024.

    Acara ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Panwaslih Kota Sabang, partai politik pengusung, saksi pasangan calon, serta perwakilan masyarakat dan tokoh adat.

    Ketua KIP Sabang dalam sambutannya menyampaikan bahwa penetapan ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian proses Pilkada, setelah Mahkamah Konstitusi tidak menerima gugatan terkait hasil Pilkada Sabang.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada yang aman, damai, dan demokratis di Kota Sabang. Dengan penetapan ini, kami berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dapat mengemban amanah rakyat dengan baik,” ujar Ketua KIP Sabang.

    Pasangan Zulkifli-Suradji menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan masyarakat Sabang. Mereka berkomitmen menjalankan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan pro-rakyat.

    Dengan ditetapkannya pasangan terpilih, tahapan Pilkada Sabang resmi memasuki tahap akhir menjelang pelantikan yang akan dilaksanakan sesuai jadwal dari Kementerian Dalam Negeri.

    Demikian Berita Terkini MEI Sabang-Kabiro Novi Karno

  • Ketua Tim Pemenangan Mualem-Dek Fadh, Panglima Milenial Aceh Tgk. Musliadi Bucek Gelar Silaturrahmi Strategis dengan Ketum DPP PBA

    Ketua Tim Pemenangan Mualem-Dek Fadh, Panglima Milenial Aceh Tgk. Musliadi Bucek Gelar Silaturrahmi Strategis dengan Ketum DPP PBA

    Banda Aceh – Dalam semangat memperkuat barisan dan membangun sinergi Antar lembaga serta tim pemenagan Mualem Dek Fadh,
    Tgk. Musliadi Bucek yang dikenal luas sebagai Panglima Milenial Aceh, menggelar silaturrahmi hangat dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Peumulia Bangsa Atjeh (DPP PBA), Tgk. Subki Mohammad Bintang.

    Pertemuan strategis ini berlangsung di salah satu tempat ngopi favorit generasi muda, Yahcut Kuphi, Jeb Kupi Beungoh, yang menjadi saksi keakraban dan semangat kebersamaan dua tokoh muda Aceh ini. Tgk subki Mohammad bintang Yang pada kesempatan itu Didampingi oleh ketua Bidang keamanan DPP-PBA provinsi Tgk. Zakaria Ismail Atau lebih di kenal dgn Bang jack Pasè.

    Dalam suasana penuh kekeluargaan, Tgk. Bucek membuka pembicaraan dengan menggarisbawahi pentingnya merawat silaturrahmi sebagai nilai luhur yang diajarkan Rasulullah SAW.

    “Silaturrahmi adalah salah satu perintah mulia junjungan kita kepada umatnya. Dengan silaturrahmi, kita bisa mempererat persatuan dan memperkuat perjuangan,” ungkapnya.

    Tgk. Bucek juga menegaskan harapannya kepada DPP PBA agar seluruh elemen dan tim pemenangan pasangan Mualem-Dek Fadh bisa bersatu dalam visi, misi, serta semangat yang sama: membangun Aceh yang bermartabat, adil, dan sejahtera.

    Sementara itu, Tgk. Subki menyambut baik ajakan sinergi tersebut. Ia menyatakan bahwa PBA siap mengambil peran strategis dalam menggalang kekuatan rakyat untuk mendukung kepemimpinan yang visioner dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

    Pertemuan ini menjadi langkah awal menuju konsolidasi yang lebih besar antara kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan milenial Aceh, dalam satu barisan perjuangan untuk membangun kepercayaan diri kembali Rakyat Aceh
    Pasca Konflik Berkepanjangan,
    Sekarang kita sudah memasuki Era damai, Tgk subki Mohammad bintang mengajak seluruh elemen untuk bersatu padu membangun ke sejahteraan ekonomi Kerakyatan.(TSA)

  • Desa Jajaran Baru Resmi Titik Nol Pembangunan Fisik Tahun 2025

    Desa Jajaran Baru Resmi Titik Nol Pembangunan Fisik Tahun 2025

    Musi Rawas, jendelahukum.id – Pemerintah Desa Jajaran Baru, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, secara resmi memulai pelaksanaan pembangunan fisik tahun anggaran 2025, yang ditandai dengan penetapan titik nol persen (0%).

    Kegiatan ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan pembangunan fisik di desa, sekaligus bentuk transparansi serta acuan awal pengawasan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan.

    Acara penetapan titik nol persen dihadiri langsung oleh Kepala Desa Jajaran Baru, Mardiono, S.Pd., bersama sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat, di antaranya: Sekretaris Desa: Sajimun, Perangkat Desa: Febrianti, M. Nur, Agus S., Rayansyah, Katriono, Kepala Dusun: Rusli, Bambang Hermanto, Kelik, Candra, Kohar, Sugiarto, Margono, Babinsa: Serda Suripto, Bhabinkamtibmas: Aiptu Deving, Perwakilan Kecamatan: Sekcam Salikun, S.IP, BPD, pendamping desa, serta tokoh masyarakat lainnya.

    Dalam sambutannya, Mardiono menjelaskan bahwa pembangunan yang dilaksanakan merupakan hasil perencanaan bersama masyarakat melalui forum Musyawarah Desa.

    “Pembangunan titik nol ini menjadi awal bagi dua kegiatan fisik utama yang bersumber dari Dana Desa tahun 2025,” ujarnya.

    Adapun dua kegiatan pembangunan yang dimaksud adalah: Pembangunan jalan rabat beton menuju kawasan kebun, yang diharapkan dapat menjadi akses utama warga untuk mengangkut hasil pertanian serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi desa dan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di jalan lingkungan, guna mencegah longsor dan menjaga stabilitas jalan terutama pada musim hujan.

    Mardiono menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung dan mengawasi jalannya pembangunan di desa.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga setiap hasil pembangunan yang ada. Apa pun yang dibangun oleh desa harus kita rawat bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” katanya.

    Pemerintah Desa Jajaran Baru berkomitmen agar seluruh pembangunan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan menghasilkan kualitas yang baik demi kepentingan masyarakat. @ Ahmad Irwansyah, SH

  • Memperingati Hari Otonomi Daerah Ke- XXIX, Bupati Banyuasin Askolani Ikuti Secara Zoom Meeting

    Memperingati Hari Otonomi Daerah Ke- XXIX, Bupati Banyuasin Askolani Ikuti Secara Zoom Meeting

    Banyuasin — Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengikuti upacara bendera dalam rangka Memperingati Hari Otonomi Daerah Ke-XXIX secara daring di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Jumat (25/4/2025).

    Hari Otonomi Daerah Ke-XXIX tahun 2025 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Dalam sambutannya Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto menyampaikan, Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXIX sebagai bentuk sikronisasi dan evaluasi di daerah tentang APBDnya.

    “Tidak sedikit angka yang menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang APBD-nya jauh dari kuat dan alokasi APBD-nya belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Pada prinsipnya, evaluasi dari Kepala Daerah yang harus dapat beradaptasi sekarang dengan mempunyai cara pandang lebih inovatif dan kolaboratif,” jelasnya.

    Jadi pemerintah daerah harus menguatkan pentahelix dengan berfikir kreatif untuk membangun ekosistem menjadi kunci kesuksesan kapasitas fiskal daerah.

    Sementara itu, Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH., MH mengatakan, bahwa peringatan otonomi daerah ini Kepala Daerah untuk memastikan pemerintah menjalankan pelayanan publik dengan baik.

    “Bila Kepala Daerah semakin rendah, semakin minim kinerja atau performa dari Kementerian Dalam Negeri. Maka akan semakin banyak pula evaluasi atas kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah,” terangnya.

    Sebaliknya, Kepala Daerah semakin baik kinerja, semakin efektif pemerintahan daerah, akan semakin kuat otomomi daerah di Republik Indonesia.

    “Tantangan otomomi hari ini adalah tantangan memajukan sumber daya manusia dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan kita akan mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, bersih, dan melayani,” tegasnya.

    Askolani bertekad akan terus melayani masyarakat sebaik mungkin, pelayanan publik harus ditingkatkan.

    “Kalau standar pelayanan dapat di laksanakan di semua unit pelayanan publik, maka masyarakat merasa bahwa kita benar-benar sebagai pelayannya. hal inilah yang paling penting karena masyarakat sekarang semakin kritis sehingga kita di tuntut untuk bisa membuka diri mengembangkan potensi guna meningkatkan pelayanan,” ujar dia.

    Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah Ke-XXIX ada 23 kepala daerah dari seluruh Indonesia yang menerima penghargaan dari Kemendagri atas kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023.(Erwan)

  • Eratkan Silaturahmi Anggota Koramil 06/Tersono Laksanakan Anjangsana

    Eratkan Silaturahmi Anggota Koramil 06/Tersono Laksanakan Anjangsana

    Batang,- Guna menjalin hubungan tali silaturahmi yang erat antar anggota. Batuud Koramil 06/Tersono, Serma Afrianto beserta beberapa anggota Babinsa melaksanakan anjangsana dirumah Serma Angga, Desa Purbo, Kec. Bawang, Kab. Batang yang anaknya baru pulang setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Jum,at (25/04/25).

    Kegiatan anjangsana ini merupakan bentuk kepedulian antar sesama anggota Koramil, selain untuk memberikan motivasi tambahan moril juga untuk memastikan kehidupan sesama anggota Koramil.

    Batuud Koramil 06/Tersono Serma Afrianto mengatakan. “Kegiatan Anjangsana ini sangat penting untuk menjalin kebersamaan sesama anggota, untuk mempererat komunikasi yang baik antara pimpinan dan anggota, sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam jalinan kekeluargaan di satuan,” ungkapnya.

    “Kegiatan Anjangsana ini sekalian menjenguk anak dari Serma Angga yang baru pulang dari rumah sakit Islam Kendal, dikarenakan mengalami retak pada pergelangan tangan kiri akibat jatuh dari sepeda, dan Alhamdulillah kondisi terkini sudah membaik dan masih tahap pemulihan” imbuh Afri.

    Sementara itu, Serma Angga mengucapkan banyak terimakasih dan sangat senang dengan kehadiran rekan – rekan anggota dari Koramil 06/Tersono yang sudah mau meluangkan waktu untuk hadir dirumah, semoga dengan kehadiran rekan – rekan dirumah, akan menjadi semangat untuk anak kami agar cepat sembuh, “Tutupnya”. (Bam’s)

  • Pemkab Banyuasin Menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah

    Pemkab Banyuasin Menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah

    Banyuasin — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 di halaman Kantor Bupati Banyuasin. Upacara pada Jumat (25/4) dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA IPU ASEAN Eng dan diikuti oleh jajaran Forkopimda, Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan THL

    Sekda Erwin membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia. Mendagri menekankan bahwa otonomi daerah merupakan tonggak penting dalam mendorong kemajuan daerah melalui kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah.

    “Otonomi daerah dirancang untuk menjadikan pemerintah daerah agar dapat lebih mandiri, inovatif, dan responsif dalam menyelenggarakan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Erwin membacakan amanat Mendagri.

    Ia juga mengapresiasi capaian positif dari pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan meningkatnya angka indeks pembangunan manusia (IPM), pendapatan asli daerah (PAD), serta pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Namun, ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap menjaga integritas, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik demi mencegah terjadinya penyimpangan.

    “Perlu komitmen bersama untuk menjaga agar semangat otonomi daerah tetap pada koridornya, yaitu memperkuat pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkeadilan,” lanjutnya.

    Erwin berharap peringatan Hari Otonomi Daerah ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan kembali komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(Erwan)

  • Kapolres Ternate Gelar Doa Bersama dan Ritual Adat Badabus Sebagai Wujud Syukur Satu Bulan Menjabat

    Kapolres Ternate Gelar Doa Bersama dan Ritual Adat Badabus Sebagai Wujud Syukur Satu Bulan Menjabat

    Ternate, mediamataelangindonesia.com – Memperingati satu bulan masa jabatannya sebagai Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H., menggelar doa bersama dan pengajian di Mako Polres Ternate pada Kamis malam (24/4/2025). Acara yang berlangsung dalam suasana khidmat ini menjadi bentuk syukur atas amanah yang diemban sekaligus memohon keberkahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Ternate.

    Kegiatan yang digelar bertepatan dengan malam Jum’at ini dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, serta jajaran anggota Polres Ternate. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan dengan doa bersama yang penuh kekhusyukan.

    Satu Bulan Bertugas, Kapolres Ternate Pererat Silaturahmi Lewat Doa dan Tradisi Adat

    hanya itu, kegiatan juga diisi dengan pelaksanaan ritual adat Badabus atau Taji Besi, sebuah tradisi budaya lokal Maluku Utara yang sarat makna spiritual. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk simbolik untuk tolak bala dan memohon perlindungan, khususnya ketika menempati tempat baru. Pelaksanaannya menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya setempat.

    Dalam sambutannya, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi jembatan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen Polres Ternate dalam mengedepankan pendekatan yang humanis dan berakar pada kearifan lokal.

    “Kami ingin kehadiran Polres tidak hanya dirasakan dalam penegakan hukum, tapi juga sebagai sahabat dan mitra masyarakat dalam berbagai momentum penting,” ujar Kapolres dengan penuh kehangatan.

    Ia berharap, dengan sinergi yang terus dibangun bersama tokoh-tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan seluruh elemen warga, suasana aman, damai, dan harmonis dapat terus terjaga di Kota Ternate. Nilai spiritual dan tradisi lokal yang diangkat dalam kegiatan ini menjadi fondasi untuk pelayanan yang lebih inklusif dan berempati.

  • *SAPMA Pemuda Pancasila Kecam Kebijakan Setengah Hati Pemkot Lubuklinggau Terkait Angkutan Batubara PT. BSE

    *SAPMA Pemuda Pancasila Kecam Kebijakan Setengah Hati Pemkot Lubuklinggau Terkait Angkutan Batubara PT. BSE

    Lubuklinggau, 24 April 2025 – Keresahan masyarakat Kota Lubuklinggau terhadap aktivitas angkutan batubara yang kian masif dan tidak terkendali kini mencapai titik kritis. Pasalnya, Pemerintah Kota Lubuklinggau dinilai tidak menunjukkan keberanian yang cukup untuk menindak tegas para pengusaha angkutan batubara yang secara terang-terangan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

    Alih-alih melakukan langkah konkret dengan melarang sepenuhnya operasional angkutan batubara di wilayah perkotaan, Pemerintah Kota justru memilih untuk mengalihkan jalur angkutan ke Jalan Lingkar atau Jalan Poros. Keputusan ini dipandang sebagai solusi semu dan bentuk kompromi kebijakan yang melemahkan fungsi perlindungan terhadap masyarakat.

    Ironisnya, Angkutan Batubara ini dikelola oleh PT. BSE, yang mana aktivitas nya tidak membawa Dampak Ekonomi Langsung bagi Masyarakat Kota Lubuklinggau. Tidak ada Kontribusi signifikan yang diberikan dalam bentuk Pendapat Asli Daerah ( PAD ), sementara beban sosial, lingkungan dan Infrastruktur justru harus ditanggung oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota.

    ” Ini adalah bentuk Ketimpangan Ekonomi dan Ketidakadilan Sosial yang nyata. PT. BSE diuntungkan, tetapi Masyarakat dirugikan. Kota hanya menjadi Lintasan, bukan penerima Manfaat,” Ujar Ahmad J Prayogi, Ketua PC SAPMA Pemuda Pancasila Kota Lubuklinggau

    Ketua PC SAPMA Pemuda Pancasila Kota Lubuklinggau, Ahmad J Prayogi, menyatakan bahwa kebijakan pengalihan jalur tersebut sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan. “Jalan Lingkar dan Jalan Poros bukan jalan khusus tambang. Konstruksi jalan tersebut tidak didesain untuk menahan beban truk batubara berskala besar. Dampaknya, potensi kerusakan jalan meningkat tajam, dan ancaman keselamatan bagi masyarakat yang bermobilitas di jalur itu menjadi sangat nyata dan ini adalah bentuk pembiaran yang tidak bisa dimaafkan. Pemerintah tidak bisa terus bersembunyi dibalik Kompromi. Jalan Lingkar Bukan Solusi. Ini hanya membuat Kerusakan Bergeser Lokasi,” tegas Prayogi.

    Ia menambahkan, keresahan publik tidak bisa terus-menerus diabaikan. “Kami tidak bisa tinggal diam saat masyarakat mulai kehilangan rasa aman dan nyaman di kotanya sendiri. Pemerintah seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan fasilitator bagi kepentingan segelintir pengusaha yang meraup keuntungan dengan mengorbankan keselamatan publik,” tegasnya.

    Lebih lanjut, SAPMA Pemuda Pancasila menekankan bahwa keberadaan angkutan batubara yang melintasi wilayah Kota Lubuklinggau merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur Sumatera Selatan yang mengatur kewajiban penggunaan jalan khusus untuk operasional angkutan tambang.

    “Tidak bisa dibenarkan secara hukum maupun etika bahwa truk-truk batubara ini menggunakan jalan umum yang juga menjadi urat nadi aktivitas sosial ekonomi masyarakat kota. Ini adalah bentuk pembangkangan terhadap regulasi dan ketidakpatuhan terhadap prinsip tata kelola transportasi publik yang aman dan berkelanjutan,” tambahnya.

    SAPMA Pemuda Pancasila secara tegas menyatakan bahwa jika angkutan batubara tidak memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan warga Lubuklinggau, maka keberadaannya harus dihapuskan dari wilayah kota. “Kami menuntut zero tolerance. Tidak ada lagi kompromi. Pemerintah Kota harus berani menegakkan aturan secara tegas dan transparan,” ujar Prayogi.

    Sebagai representasi dari suara rakyat, SAPMA mengajak semua elemen masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, dan pemerhati lingkungan untuk bersatu menolak praktik eksploitasi ruang publik demi kepentingan industri tambang yang tidak berkeadilan.

    Dan sebagai bentuk Konsistensi, SAPMA Pemuda Pancasila juga meminta Aparat Penegak Hukum ( APH ) untuk turun tangan dan tidak tutup mata terhadap Praktik yang berpotensi melanggar hukum ini terus berlangsung. ” Tidak boleh ada yang kebal hukum. Semua harus tunduk pada aturan. Kalah Perda dan Pergub dilanggar, Maka Sanksinya harus ditegakkan,” Pungkasnya

    SAPMA mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis, bersatu dan tidak membiarkan kota ini menjadi korban kepentingan ekonomi segelintir pihak. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekedar protes, tapi bentuk nyata bela kota dan bela rakyat “Ini bukan hanya tentang jalan rusak. Ini tentang keselamatan, hak hidup layak, dan keberanian berpihak kepada rakyat,” tutup Prayogi dalam pernyataan resminya.

    Bang Ir dan Har

  • Gubernur dan Wakil Gubernur Terima Silaturrahmi Kajati Aceh

    Gubernur dan Wakil Gubernur Terima Silaturrahmi Kajati Aceh

    BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, menerima kunjungan silaturrahmi Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Yudi Triadi bersama istri Zuraida, di dua tempat terpisah, Kamis (14/4/2025) sore.

    Gubernur Aceh menerima kunjungan Kajati di kediaman pribadi, sedangkan Wagub menerima silaturrahmi  di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, di kawasan Blang Padang.

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE menerima Silaturahmi Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh,(Kajati) yang baru, Yudi Triadi dan Rombongan di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis, 24/04/2025.

    Gubernur mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Bumi Serambi Mekah kepada Yudi Triadi,yang baru saja dilantik sebagai Kajati Aceh oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, kemarin (Rabu, 23/4).

    Sore ini, Yudi tiba di Aceh untuk memulai tugas baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Sebelum ditunjuk sebagai Kajati Aceh Yudi Triadi menjabat sebagai Wakajati Kalimantan Selatan.

    “Selamat datang dan selamat bertugas di Aceh Bapak dan Ibu, maaf istri saya tidak turut menyambut karena sedang menjalankan tugas di Jakarta,” sapa Wagub ramah, saat menyambut kedatangan Kajati Aceh dan istri di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh.

    Pertemuan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Kajati Aceh berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Wagub sempat menggambarkan kondisi Aceh serta memperkenalkan dan mempromosikan kuliner dan destinasi wisata di Tanoh Rencong.

    “Belum lengkap Abang bertugas di Aceh kalau tidak berkunjung ke Titik Nol Indonesia di Sabang hanya 45 menit perjalanan laut bang. tak hanya titik nol, pemandangan alam dan bawah laut sabang juga sangat indah,” kata Wagub berpromosi.

    “Siap Pak Wagub, insya Allah saya dan istri akan berkunjung ke Kota Sabang,” ujar Kajati.

    Pada pertemuan tersebut, Gubernur dan Wagub Aceh turut didampingi oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat. []

  • Babi Sudah Menjadi Hama di Sabang, LPLHI-KLHI Harapkan Pemko Sabang Segera Turun Tangan

    Babi Sudah Menjadi Hama di Sabang, LPLHI-KLHI Harapkan Pemko Sabang Segera Turun Tangan

    Sabang – kamis,24 April 2025,Ketua Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia – Kawasan Laut Hutan dan Industri (LPLHI-KLHI) DPD Kota Sabang, Tgk. Bayu, menyampaikan keprihatinan serius terhadap maraknya populasi babi liar di Kota Sabang yang dinilai telah menjadi hama dan sangat meresahkan masyarakat.

    Menurut Tgk. Bayu, keberadaan babi liar tidak hanya merusak lahan pertanian warga, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan karena sering menyebabkan kecelakaan di kawasan perkampungan. Selain itu, kondisi ini dinilai dapat mencoreng citra Sabang sebagai destinasi wisata unggulan di ujung barat Indonesia yang sedang gencar menarik kunjungan wisatawan.

    “Babi di Sabang sudah sangat meresahkan. Tidak hanya merugikan petani, tapi juga membahayakan masyarakat. Kami sangat berharap Pemko Sabang segera turun tangan dan mengambil tindakan tegas, termasuk melakukan pemusnahan babi liar secara terencana,” tegas Tgk. Bayu.

    LPLHI-KLHI menilai, penanganan serius dari pemerintah sangat diperlukan agar situasi ini tidak semakin memburuk dan mengganggu kenyamanan masyarakat serta perkembangan pariwisata Sabang.

  • Wagub Fadhlullah Terima Silaturahmi Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh

    Wagub Fadhlullah Terima Silaturahmi Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh

     

    BANDA ACEH– Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menerima silaturahmi pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh, di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Aceh, Kamis, (24/4/2025).

    Diantaranya pengurus yang bersilaturahmi adalah Wali Kota Banda Aceh 2017-2022 yang juga mantan Ketua MES Aceh, Aminullah Usman dan Guru Besar UIN Ar Raniry Prof. Syahrizal Abbas.

    Sebagaimana diketahui, Wagub Fadhlullah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum MES Aceh 2025-2030 dalam musyawarah wilayah ke-4 MES Aceh.

     

    Dalam kesempatan itu, Wagub dan pengurus MES Aceh berdiskusi terkait program kerja organisasi ke depan. Pertemuan tersebut juga turut membahas struktur organisasi MES Aceh yang periode yang baru di bawah kepemimpinan Wagub Fadhlullah.

    Selain itu, pertemuan itu juga turut membahas peran organisasi ke depan untuk kemajuan ekonomi syariah di Aceh.

    “InsyaAllah dengan kebersamaan kita bisa memberikan kontribusi terbaik untuk Aceh lewat organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah,” pungkas Wagub. []

  • Rapat Pleno Pemilihan Suara Ulang Pasca Keputusan MK PILKADA Empat Lawang

    Rapat Pleno Pemilihan Suara Ulang Pasca Keputusan MK PILKADA Empat Lawang

    Kamis, 24/04/2025 | 17:10
    MEDIA MATA ELANG INDONESIAEmpat lawang, Sumsel – Eskan Budiman, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan pada rapat pleno rekapitulasi hasil pemilihan suara ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan perolehan suara pasangan calon (Paslon) nomor urut 01 H Budi Antoni dan Heny Verawati sebanyak 52.021 suara.

    Sedangkan paslon nomor urut 02 Dr H Joncik Muhammad dan Arifa’i sebanyak 80.639 suara, suara tidak sah berjumlah 2.045.

    Dari 257.020 DPT (daftar pemilih tetap) sebanyak 135.706 orang mengunakan hak pilihnya atau 52,79% dari DPT.

    Secara keseluruhan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di kantor KPUD Empat Lawang, Kamis 24 April 2025 berlangsung lancar, aman dan dijaga ketat tim gabungan TNI-POLRI.

    Dengan keluarnya hasil perolehan suara yang dibacakan Eskan Budiman, dipastikan paslon nomor urut 02 Joncik Muhammad dan Arifa’i akan menggantikan Penjabat Bupati Fauzan Khoiri Denin, sebagai Bupati Empat Lawang defenitif bersama Wakilnya Arifa’i untuk masa jabatan Tahun 2025-2030.

    Rekapitulasi perhitungan suara dihadiri Ketua Bawaslu Empat Lawang, para Forkompinda,anggota kpu dan Bawaslu dan di saksikan para saksi dari kedua Paslon.

    PeWarta

    SANDI

  • KKP RI: Sabang Miliki Potensi Laut yang Besar

    KKP RI: Sabang Miliki Potensi Laut yang Besar

    JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, melalui Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, menyampaikan bahwa kawasan Sabang (Sabang–Pulo Aceh) memiliki potensi laut yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh dan Indonesia secara umum.

    Sebagaimana diketahui, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mengemban amanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 untuk mengelola kawasan strategis tersebut yang mencakup Pulau Weh (Kota Sabang) dan Kecamatan Pulo Aceh (Kabupaten Aceh Besar).

    Menyadari peran penting yang diemban, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen tak tinggal diam. Ia aktif menjalin komunikasi hingga ke tingkat pusat demi mencari dukungan, salah satunya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

    Beberapa waktu lalu, sebuah pertemuan digelar. Pertemuan yang berlangsung serius itu membahas berbagai potensi yang bisa dikembangkan di kawasan Sabang. Turut hadir dalam dialog tersebut selain Iskandar, yakni Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana, Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pramana Yudiarso, serta Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Didit Eko Prasetiyo.

    Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPKS memaparkan berbagai potensi yang dimiliki wilayah kelola mereka, serta tantangan yang masih menghambat optimalisasi pengelolaan laut di kawasan Sabang.

    Menanggapi paparan itu, Kartika Listriana menyampaikan bahwa KKP memerlukan masukan konkret untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat di kawasan Sabang. Ia menegaskan bahwa KKP sangat menyadari nilai strategis wilayah ini, namun dorongan nyata dari daerah juga diperlukan agar langkah-langkah besar dapat diambil bersama.

    “KKP perlu dorongan dari daerah. Saat ini kami sangat mendorong pengembangan Sabang,” ujar Kartika dengan nada penuh optimisme.

    Ia juga mengungkapkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerima laporan lengkap dari jajaran Direktorat Jenderal KKP terkait potensi dan berbagai hambatan yang dihadapi BPKS. Karena itu, pihak kementerian siap memberikan dukungan penuh. Namun tetap membutuhkan informasi dan koordinasi yang aktif dari BPKS.

    “Sabang adalah kawasan perbatasan negara. Maka, penting bagi BPKS mendapat pembinaan langsung dari pusat. Potensinya masih sangat relevan dan menjanjikan, terutama di sektor kelautan,” tegas Kartika.

    Dalam semangat kolaborasi, Kartika mengajak BPKS untuk menyusun bersama daftar investasi potensial di Sabang. Semua ide dan peluang itu akan dikemas dalam sebuah kerangka kerja yang solid dan sistematis, agar mudah diajukan langsung ke Presiden.@Novi Karno

     

  • Pemeriksaan Medis di Puskesmas Sukakarya Gampong Kuta Barat Disambut Antusias Warga

    Pemeriksaan Medis di Puskesmas Sukakarya Gampong Kuta Barat Disambut Antusias Warga

    SABANG, mediamataelangindonesia.com — Puskesmas Sukakarya menggelar pemeriksaan medis di Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, pada Kamis (24/4/2025). Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak dan dihadiri oleh Kapolres Sabang AKBP Sukoco, S.ST, MM, M.Mar, M.Tr, SOU, M.Han; Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Sabang Farida, S.Sos; serta Pj. Keuchik Gampong Kuta Barat, Eddy Syahputra, S.H.

    Pantauan mediamataelangindonesia.com di lokasi menunjukkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, sekaligus memastikan kondisi kesehatan warga Gampong Kuta Barat tetap dalam keadaan optimal.

    Dalam sambutannya, Pj. Keuchik Gampong Kuta Barat menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah desa, instansi kesehatan, dan aparat keamanan dalam mendukung kesehatan masyarakat.

    Kapolres Sabang, AKBP Sukoco, turut memberikan apresiasi terhadap inisiatif ini. Ia mengajak masyarakat untuk aktif menjaga kesehatan, serta mendukung kegiatan seperti ini yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga. “Pemeriksaan kesehatan ini bukan hanya untuk mendeteksi penyakit, tapi juga untuk memperkuat kebersamaan kita dalam membangun gampong yang sehat,” ujar Sukoco.

    Adapun layanan medis yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, penanganan penyakit menular, hingga penyuluhan kesehatan. Selain itu, Farida, S.Sos dari Dinas Sosial turut hadir untuk mensosialisasikan program bantuan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

    Warga Gampong Kuta Barat menyambut baik kegiatan ini dan menunjukkan antusiasme tinggi untuk mengikuti pemeriksaan medis. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala.

    Kepala Bagian Humas Kantor Pemerintahan Gampong Kuta Barat, Suwit, yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, membenarkan kehadiran Kapolres Sabang dan Kabid Rehabilitasi Dinsos dalam kegiatan tersebut. “Kehadiran dua pejabat ini merupakan bentuk perhatian langsung terhadap keluhan masyarakat, sekaligus mendengar secara langsung berbagai masalah kesehatan yang dialami warga,” ujarnya.

    Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam membangun sistem kesehatan masyarakat yang tangguh dan responsif di Gampong Kuta Barat.

    (Laporan Kabiro MEI Sabang – Novi Karno)

  • Ketua Umum PBA Pusat Ajak Tim Mualem Center Bersatu Sukseskan Program Pemerintah Aceh

    Ketua Umum PBA Pusat Ajak Tim Mualem Center Bersatu Sukseskan Program Pemerintah Aceh

    Banda Aceh-Ketua Umum Peumulia Bangsa Atjeh (PBA) Pusat, Tgk. Subki Muhammad Bintang, mengajak seluruh Tim Pemenangan yang tergabung dalam Mualem Center (MC) Pusat untuk bersatu dan merapatkan barisan guna menyukseskan program-program Pemerintah Aceh. Ajakan ini sejalan dengan visi utama Pemerintah Aceh, yaitu: Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.

    Dengan mengusung tema “Maju Ngon Musyeuraya”, Tgk. Subki menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat harus bersatu dan bergotong royong dalam mewujudkan cita-cita Aceh yang Islami, maju, dan bermartabat secara berkelanjutan.

    Sejak awal, Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh telah menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Lembaga ini siap mendukung, mengawal, serta turut menyukseskan berbagai program pro-rakyat yang telah ditawarkan pemerintah kepada masyarakat sejak masa kampanye.

    Menurut Tgk. Subki, keberhasilan Aceh bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi menjadi kewajiban semua pihak. Di antaranya adalah upaya menurunkan angka kemiskinan, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta memastikan tidak ada lagi lulusan dari berbagai jenjang pendidikan—baik S1 maupun S2—yang menganggur meskipun telah menyandang gelar akademik.

    “Atas nama Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA) Pusat, kami mengajak seluruh Tim Pemenangan yang telah terdaftar secara resmi di Mualem Center untuk segera merapatkan barisan. Jangan ada yang merasa tidak diperhatikan, karena kita semua adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,” tegas Tgk. Subki.

    Ia juga menambahkan bahwa semua pihak dalam gerakan ini adalah bagian dari satu bangsa, satu ras, dan satu aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah. Mayoritas masyarakat Aceh merupakan pengikut Mazhab Imam Syafi’i, berpemahaman Asy’ari dan Maturidi.

    “Inilah kita, terikat dalam satu ikatan yang tidak akan pernah terputus, sebagaimana pepatah Aceh: Tadong Beukong Beu Teuglong Lagè Teupula,” pungkasnya.

  • Tanggapi Kritik Ketua GP Ansor Provinsi Kepada Ishak Naser terkait DBH, Sofyan Muhlis: Ngawur dan Tidak Mendasar

    Tanggapi Kritik Ketua GP Ansor Provinsi Kepada Ishak Naser terkait DBH, Sofyan Muhlis: Ngawur dan Tidak Mendasar

    Kritik Syarif Abdullah, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Maluku Utara terhadap Pandangan Ishak Naser pada beberapa media online, mendapat respon dari Pemuda Mafututu Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan.

    Dikutip dari sejumlah pernyataannya, Syarif Abdullah mengatakan realisasi penyaluran DBH itu tetap harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pelayanan publik.

    “Itu pendapat yang ngawur dan tidak mendasar”, ungkap Sofyan Muhlis, Eks Ketua Pemuda Mafututu Kecamatan Tidore Timur ketika dihubungi Selasa, 22-4-2025 di Tidore Timur.

    Sofyan bilang sebagai pemimpin organisasi besar di Provinsi Maluku Utara, semestinya Syarif lebih banyak membaca regulasi dan data sebelum disampaikan ke publik.

    “Atas dasar apa pernyataannya terkait DBH memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pelayanan publik?”, harus jelas alas kebijakannya, jangan sekedar berwacana, tegas Sofyan.

    Di tengah polemik hutang DBH yang belum dilunasi Pemprov ini, lanjut Sofyan, Ketua GP Ansor semestinya bicara regulasi dan data, jangan terkesan memaksakan diri memihak dan melindungi Gubernur, cetus Sofyan.

    Sofyan yang juga pegawai PPPK Kota Tidore Kepulauan bilang kalau sumber penerimaan provinsi yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), iya, itu hak provinsi untuk menentukan prioritas penggunaannya.”Mau dibayar di 2 Kabupaten saja, mau beli Scincare, atau mau bayar pesawat haji reguler, itu terserah kuasanya Ibu Gub”, tandas Sofyan.

    Tetapi kalau sumber penerimaan berasal dari Pajak Daerah yang dipungut di kabupaten kota, maka wajib hukumnya provinsi menyalurkan kembali sesuai porsinya. ” Itu Perintah Undang Undang 28 Tahun 2009 Pasal 94, sebagaimana yang sudah disempurnakan dengan UU HKPD, jelas Sofyan.

    Jadi kalau ada pungutan pajak di 10 kabupaten kota, maka harus dibagi juga kepada 10 kabupaten kota, itu uang rakyat mereka yang harus dikembalikan” tegas Sofyan.

    Sekali lagi, soal DBH ini tidak ada carita memperhatikan kemampuan keuangan dan prioritas, karena ini bukan dana pusat atau dana provinsi, tetapi ini dana pajak yang dipungut dari kabupaten kota, untuk disalurkan saja.

    Jadi kalau DBH tidak disalurkan ke kabupaten kota, maka bisa diduga sudah dipergunakan secara “gelap” oleh Pemprov Maluku Utara.”DBH Itu uang pajak daerah jangan dipakai provinsi atas alasan apapun, pungkas Sofyan.

    Kalaupun kemudian ada usulan melakukan audit internal terhadap DBH provinsi, lanjut Sofyan, semestinya jangan dibuka ke publik, itu mekanisme pengawasan internal yang jadi wewenang Gubernur. Jangan sampai menambah panjang kebobrokan pengelolaan keuangan provinsi.

    Sofyan mengusulkan pemprov membayar saja DBH menggunakan belanja tidak terduga. Kalau berdasar PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memungkinkan pembayaran DBH menggunakan belanja tidak terduga, karena situasi mendesak, pungkas Sofyan.( ILHAM SALEH)

  • PJU Jalan Umum Disamarkan Menjadi Proyek Perumahan Kok Bisa?

    PJU Jalan Umum Disamarkan Menjadi Proyek Perumahan Kok Bisa?

    Lubuk Linggau melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (PERKIM) tahun 2024 mengalokasikan anggaran untuk program bertajuk “peningkatan prasarana dan utilitas kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan”, dengan sub-kegiatan “perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk menunjang fungsi hunian”.
    Namun, hasil penelusuran awak mata elangindonesia.CoM.

    Awak media menemukan fakta menarik—proyek yang masuk dalam nomenklatur perumahan itu justru dilaksanakan di pinggir jalan umum, bukan di dalam kawasan hunian atau permukiman.

    Nama Program Tidak Mencerminkan Lokasi Pemasangan
    Nama kegiatan yang terkesan teknokratik dan terbatas pada wilayah perumahan ternyata tidak sejalan dengan praktik di lapangan.

    Proyek pemasangan PJU tenaga surya—yang seharusnya menjadi bagian dari jaringan penerangan jalan kota—dipasang di jalur lalu lintas umum, bukan di jalan lingkungan atau jalan perumahan sebagaimana diimplikasikan oleh nomenklatur program.

    Risiko Administratif: Salah Sasaran Program?
    Penggunaan nomenklatur PSU perumahan untuk kegiatan di luar konteks permukiman berpotensi menjadi pelanggaran administratif, dan dapat menimbulkan kesan bahwa ada rekayasa klasifikasi belanja agar proyek bisa tetap jalan.

    “Jika pelaksanaannya di jalan utama atau jalan kolektor kota, maka seharusnya itu masuk ke kegiatan penerangan jalan umum, bukan PSU perumahan,” ujar sumber internal pemerintah daerah yang menolak disebut namanya.
    Dugaan Penyesuaian Nomenklatur untuk Melewati Prosedur

    PJU seharusnya masuk ke dalam kategori belanja jaringan listrik atau pelayanan umum, bukan menjadi bagian dari program PSU untuk menunjang fungsi hunian. Praktik “membungkus” kegiatan publik dengan nomenklatur perumahan ini bisa jadi merupakan taktik untuk menghindari klasifikasi tertentu, atau bahkan pengawasan ketat pada kegiatan infrastruktur jalan.

    Nilai Anggaran Tidak Kecil
    Proyek ini menggunakan dana yang cukup signifikan. Dalam salah satu kegiatan yang berhasil ditelusuri, pagu anggaran mencapai Rp650 juta, bersumber dari akun belanja 5.2.04.04.02.0003 (Belanja Jaringan Listrik Lainnya).

    Sampai berita ini diturunkan, pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi terkait:
    – Jumlah unit PJU yang dipasang
    – Spesifikasi teknis dan nilai kontrak
    – Pertimbangan klasifikasi kegiatan dalam dokumen perencanaan

    Investigasi Masih Berlanjut, Tim akan terus mendalami:
    – Konsistensi antara DPA, dokumen lelang, dan lokasi pemasangan
    – Kepatuhan terhadap klasifikasi program Pembangunan
    – Potensi duplikasi kegiatan antara PSU perumahan dengan PJU kota

    (HAR )

  • Ketua PKK Aceh Tinjau Rumah Dhuafa di Pidie, Pastikan Bantuan Rumah Layak Huni Tepat Sasaran

    Ketua PKK Aceh Tinjau Rumah Dhuafa di Pidie, Pastikan Bantuan Rumah Layak Huni Tepat Sasaran

    Pidie – Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Marlina Muzakir, didampingi Ketua PKK Kabupaten Pidie, Rohana Razali, meninjau sejumlah rumah warga dhuafa calon penerima bantuan rumah layak huni di Kabupaten Pidie, Rabu (23/4/2025).

    Peninjauan pertama dilakukan di Gampong Dayah Beuah, Kecamatan Delima. Di sana, Marlina melihat langsung kondisi satu rumah Aceh tua yang dihuni oleh tiga kepala keluarga, yaitu keluarga Khadijah, Jamilah, dan Badriah.

     

    Rumah tersebut sebagian besar sudah lapuk dan hanya beralaskan tanah di bagian bawah. Ketiga keluarga tersebut hidup dalam ruang terbatas, masing-masing dengan sekitar empat orang anak. Kondisi rumah yang tidak layak ini membuat aktivitas sehari-hari mereka menjadi sangat sulit, terutama saat musim hujan.

    “Kami prihatin melihat kondisi ini. InsyaAllah bantuan rumah layak huni akan segera kami upayakan, agar keluarga-keluarga ini bisa tinggal dengan lebih nyaman dan aman,” ujar Marlina Muzakir di sela-sela kunjungannya.

    Usai dari Dayah Beuah, Marlina melanjutkan peninjauan ke Gampong Seupeung, Kecamatan Delima. Di lokasi ini, ia mengunjungi rumah Mariani Idris, seorang ibu dengan empat anak yang tinggal di rumah berdindingkan triplek dan berlantai tanah.

    Mariani berharap besar bisa mendapatkan bantuan rumah baru. “Kami ingin anak-anak bisa tidur dengan nyaman, tidak lagi khawatir kalau hujan atau angin kencang,” katanya.

    Menanggapi kondisi tersebut, Marlina menegaskan bahwa pemerintah Aceh terus berkomitmen memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin. “Kami akan terus hadir dan berupaya membantu masyarakat, terutama yang sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak,” tegasnya.

    Selain itu, Marlina juga meninjau rumah Kusuma di Gampong Keutapang Bambong, Kecamatan Delima. Kusuma adalah ibu kandung dari Muhammad Zaini atau akrab disapa Apa Lambak, juru mudi Marlina yang meninggal dunia pada Sabtu pertengahan Maret 2025 lalu di kampung halamannya. Rumah Kusuma berdinding setengah papan dan setengah triplek, dengan sekat-sekat sederhana dari karton air mineral di dalamnya.

    Program bantuan rumah layak huni ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh, khususnya bagi keluarga kurang mampu. []

  • Marlina Muzakir: Produk Kerajinan Aceh Harus Mendunia

    Marlina Muzakir: Produk Kerajinan Aceh Harus Mendunia

    Pidie – Ketua Dekranasda Aceh, Marlina Muzakir, mengungkapkan rasa bangganya terhadap kreativitas para perajin Aceh yang terus melestarikan budaya lewat kerajinan tangan. Ia menegaskan, pemerintah Aceh berkomitmen mendukung penuh perkembangan UMKM agar produk lokal mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

    “Ini bukti bahwa dengan semangat dan inovasi, produk Aceh bisa mendunia. Pemerintah akan terus hadir memberikan dukungan, baik dalam promosi, pelatihan, maupun memperluas akses pasar,” ujar Marlina saat berkunjung ke galeri Fitri Souvenir di Gampong Garot Cut, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie, Rabu (23/4/2025).

    Dalam kunjungannya, Marlina didampingi Ketua Dekranasda Kabupaten Pidie, Rohana Razali dan Kadis Koperasi dan UKM Aceh, Azhari. Mereka melihat langsung proses pembuatan kerajinan khas Aceh, mulai dari kasab sulaman emas hingga berbagai produk bermotif tradisional yang sarat nilai budaya.

    Fitriani, pemilik Fitri Souvenir, memperkenalkan beragam hasil karyanya, salah satunya baju gamis berhias motif Aneuk Muling yang dipadukan dengan Pinto Aceh. Baju itu kemudian dihadiahkan kepada Marlina Muzakir oleh Mahfuddin Ismail, mantan Ketua DPRK Pidie, sebagai buah tangan.

    Selain pakaian, Fitri Souvenir juga memproduksi sarung bantal sofa, dijual seharga Rp600 ribu untuk satu set berisi lima sarung dan selembar alas meja. Saat ini, usaha ini memberdayakan sekitar 50 karyawan, termasuk penyandang disabilitas.

    “Sebagian produk dikerjakan dengan mesin, namun banyak juga yang dijahit manual untuk menjaga kualitas kerajinan tangan,” tambah Fitriani.

    Fitri Souvenir tak hanya dikenal di Aceh, tapi juga sudah merambah pasar internasional. “Alhamdulillah, kami pernah mengirim 10 ribu potong produk ke Malaysia. Kami juga melayani pesanan dari Singapura, Afrika, Amerika, dan saat ini sedang mengerjakan pesanan dari Norwegia,” ujarnya penuh semangat.

    Di dalam negeri, peminat produk Fitri Souvenir tersebar di berbagai kota besar seperti Jakarta, Banda Aceh, Bandung, Palembang, Medan, dan Lampung.

    Namun, perjalanan Fitri Souvenir tak selalu mulus. Fitriani mengaku pandemi Covid-19 sempat membuat usahanya sedikit tersendat. “Banyak pesanan yang batal diambil. Tapi berkat dukungan pemerintah, kami bisa bertahan dan tetap memberdayakan masyarakat,” katanya.

    Salah satu inovasi yang menjadi kebanggaan Fitriani adalah memperkenalkan motif Aneuk Muling sebagai ikon baru kerajinan khas Pidie. “Motif ini kami buat untuk mempromosikan kekayaan budaya daerah. Saya menyampaikan ide ini ke Ibu Cut, lalu diterjemahkan menjadi motif yang melambangkan kemakmuran,” jelasnya.

    Marlina berharap lebih banyak UMKM Aceh yang mengikuti jejak Fitri Souvenir dalam membawa budaya Aceh ke kancah dunia. “Kita harus bangga dengan karya sendiri. Dengan sinergi semua pihak, InsyaAllah produk Aceh akan semakin dikenal dunia,” ujar Marlina.

    Kunjungan ke Rumah Perajin Kasab

    Usai dari Fitri Souvenir, Marlina melanjutkan kunjungan ke rumah Melisa, seorang perajin kasab di Gampong Dayah Beuah.

    Di sana, Marlina menyaksikan empat perempuan tengah menyulam benang emas di atas dua lembar kain kasab berukuran sekitar dua meter. Kain-kain tersebut nantinya akan digunakan untuk menghias pelaminan pengantin.

    Melisa mengungkapkan, untuk menyulam satu kain kasab dengan benang emas, biasanya membutuhkan waktu hingga satu bulan. “Untuk satu kain, kami dibayar Rp250 ribu,” kata Melisa.

    Ia bercerita, saat ini para perajin hanya mengerjakan pesanan dari para toke di Kecamatan Indra Jaya. “Kami hanya menyulam sesuai pesanan. Kalau ada modal, kami ingin sekali mengembangkan usaha sendiri,” ungkapnya.

    Menurut Melisa, menyulam benang emas sudah menjadi tradisi di kalangan perempuan setempat, dari remaja hingga orang tua. “Kalau tidak ke sawah, kami menyulam. Hampir semua perempuan di sini bisa,” ujar dia.

    Melisa berharap ada perhatian dari pemerintah. “Kalau bisa, ada bantuan untuk modal, supaya kami bisa mandiri walau usaha kecil-kecilan,” harapnya. []