Kategori: Daerah

Cimahi ,media jendelahukum.id || Iwan Setiawan S.E anggota DPRD kota Cimahi Dapil 1 daerah pemilihan kelurahan Citeureup dan Cipageran melakukan kegiatan reses yang bertempat di cafe dan resto Sixpoints (30/04/2025).

Sebelum kegiatan acara reses di mulai tak lupa juga para peserta tamu undangan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan peserta yang hadir 300 orang dari berbagai simpatisan,pengurus Barisan serta ormas Gibas.

Iwan Setiawan menyampaikan bahwa kegiatan reses ini dilakukan sesuai undang undang yang bertujuan untuk menyerap aspirasi dan bisa bermanfaat untuk masyarakat,dan Alhamdulillah bisa mendapatkan 3 pokir yaitu pendidikan,penerangan dan pengadaan sarana air bersih.

Iwan juga berkomitmen untuk menjalankan anggaran sesuai dengan kemampuan daerah dan mendukung penuh kebijakan pemerintah yang tentunya berpihak kepada masyarakat.
Cimahi yang memang kota kecil yang hanya 3 kecamatan berharap bisa memperluas wilayahnya minimal menambah 1 kecamatan yaitu Cimahi Timur.

Saat ini kondisi ekonomi lagi menurun dimana harga harga bahan pokok naik banyaknya industri industri yang sudah berpindah dengan alasan UMR yang tinggi dan salah satu program pemerintah Cimahi yaitu akan membangkitkan UMKM.

Dalam acara ini dilakukan juga dialog langsung untuk menampung aspirasi aspirasi dari masyarakat.
Usulan yang di sampaikan oleh H. Lalan warga RW 11 Cipageran yaitu masalah sampah yang memang akhir akhir ini menjadi viral.

Dalam jawabannya Iwan menyampaikan ada salah satu komunitas yang peduli terhadap masalah sampah dan lahan yang akan di gunakan untuk pengelolaan berada di RW 21 Kelurahan Cipageran semoga dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat masalah sampah bisa segera teratasi”pungkasnya

Riani

Mata elang Indonesia.com, OKUS – Pemkab OKU Selatan(OKUS) gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Musrenbang) tahun 2026, Musrenbang tersebut di buka langsung oleh Bupati OKUS Abusama SH,Senin(28/4/25).

Dalam Laporan Kepala Bapperida Kabupaten OKUS Firman Bastari, SSTP M Si menympaikan Musrenbang bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan mendatang serta untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten OKUS.

Adapun hasil penyerapan usulan rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 melalui SIPD yang dimulai dari tanggal 15 Desember telah menjaring usulan Program dan Kegiatan sebanyak 766, dengan rincian 475 usulan Masyarakat, 291 usulan Pokir DPRD.

Sementara itu, Bupati OKU Selatan Abusama SH dalam sambutannya mengatakan Musrenbang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dikatakannya, Tema Pembangunan Tahun 2026 yaitu Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah, dalam mendukung Visi Kabupaten OKUS Tahun 2025-2029, Bersatu untuk OKU Selatan Maju, Adil, Aman nyaman dan Sejahtera”. Dengan 6 Prioritas Pembangunan Tahun 2026
1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal.
2. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter.
3. Tata kelola Pemerintah yang Bersih dan Efektif.
4. Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
5. Pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya
6. Mewujudkan Program Pembangunan yang inklusif dan Berkelanjutan, dengan Fokus Bersatu untuk OKU Selatan Maju, Adil, Aman, Nyaman dan Sejahtera.

“Tentunya kita berharap pada acara Musrenbang ini, mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel, sehingga bermuara pada tercapainya dokumen perencanaan yang semakin berkualitas., ujarnya.

“Dengan mengucap Bismillah Musrenbang Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2026, secara resmi saya nyatakan dibuka,” tambahnya.

Turut Hadir secara Virtual Kepala baperida Provinsi Brilian Faisal, FKPD, Sekda, Para Asisten, Para Staf Ahli, Para Kepala Instansi Vertikal, Para Kepala OPD, Para Kabag, Para Camat, Para Lurah/Kades se-Kabupaten OKUS dan undangan lainnya.
(Team/Iin)

Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, Fadullah, menegaskan pentingnya keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin, 28 April 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Fadullah menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh diundang untuk membahas empat hal utama, yakni Dana Transfer Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pengelolaan kepegawaian.

“Hari ini kami diminta oleh Pimpinan Komisi II DPR RI untuk membahas empat hal penting. Intinya, kami telah menjelaskan secara lengkap apa yang dimintakan oleh pimpinan dan anggota Komisi II yang terhormat,” ujar Fadullah.

Ia juga menekankan bahwa Aceh sangat bergantung pada Dana Otsus dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Fadullah mendesak agar perubahan UUPA dapat segera disahkan pada 2025, untuk memperpanjang masa berlaku Dana Otsus yang akan berakhir pada 2027.

Selain itu, dalam bidang kepegawaian, Fadullah juga menyoroti soal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat ini, sebanyak 7.367 orang tenaga Non-ASN dari database BKN telah lulus PPPK Tahap 1 di Aceh, sementara 4.895 orang lainnya belum lulus. Pemerintah Aceh juga mencatat ada 2.941 tenaga Non-ASN yang belum masuk dalam database BKN. Fadullah berharap DPR RI dapat mendukung agar Non-ASN di Aceh diberi kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu, dengan dukungan anggaran yang memadai.

“Para tenaga Non-ASN yang belum lulus akan mengikuti Seleksi PPPK Tahap II dengan sistem CAT-BKN pada tanggal 2 hingga 4 Mei 2025,” terang Fadullah.

Mengenai tindak lanjut hasil rapat, Fadullah menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh akan segera mensosialisasikan hasil-hasil pembahasan tersebut ke seluruh daerah.

“Rapat hari ini menghasilkan sejumlah masukan dari pimpinan DPR RI, Menteri, dan Wakil Menteri Dalam Negeri. Kami akan segera menindaklanjutinya dan menyosialisasikan penerapan undang-undang tersebut ke daerah-daerah,” katanya.

Fadullah menegaskan bahwa dukungan dari DPR RI menjadi kunci bagi percepatan pembangunan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

“DPR RI memberikan solusi terbaik untuk seluruh daerah di Indonesia, termasuk Aceh,” pungkasnya.

Selain fokus pada penguatan kebijakan, Fadullah juga menyoroti capaian pemerintahan Aceh: peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,36%, penurunan angka kemiskinan menjadi 12,64%, serta pertumbuhan ekonomi yang naik menjadi 4,66%. Namun, ia menekankan bahwa tantangan masih besar, terutama di sektor pengurangan ketergantungan terhadap Dana Otsus dan peningkatan iklim investasi di daerah

BANDA ACEH– Plt Sekda Aceh, Muhammad Nasir, menerima audiensi Ketua Umum Forum Backstagers Indonesia Andro Rohmana dan pengurus DPD Forum Backstagers Aceh, di Kantor Gubernur Aceh, Senin, (28/4/2025).

Forum Backstagers Indonesia merupakan asosiasi yang menaungi perusahaan Event Organizer se-Indonesia.

Plt Sekda Aceh, M Nasir, mengatakan kehadiran perusahaan event organizer yang handal dan profesional sangat penting untuk Aceh. Sebab, menurut dia, hadirnya event yang spektakuler di Aceh akan memberikan efek ganda sebagai pemantik hidupnya ekonomi.

“Contohnya event PON XXI 2024 yang sukses digelar di Aceh, efeknya luar biasa untuk ekonomi masyarakat dan menjadi daya tarik investasi pasca event,” kata Nasir.

Menurut Nasir, suksesnya opening ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024 yang digelar di Aceh membawa dampak positif yang signifikan hingga saat ini. Selain menarik ribuan pengunjung luar ke Aceh, event PON juga menjadi wadah menampilkan citra positif kondisi Aceh yang sebenarnya sangat aman dan nyaman.

“Pasca PON banyak investor yang mulai menjajaki peluang bisnisnya ke Aceh,” ujar Nasir.

Kata Nasir, suksesnya penyelenggaraan PON di Aceh tidak lepas dari peran event organizer yang bekerja dengan baik sebagai mitra Pemerintah Aceh. Oleh sebab itulah, ia menilai peran event organizer di Aceh untuk saat ini dan di masa mendatang sangat penting.

Sebelumnya, Ketua Umum Forum Backstagers Indonesia Andro Rohmana, memaparkan peta jalan industri event yang memungkinkan untuk diimplementasikan di Aceh. Pihaknya juga berharap Pemerintah Aceh dapat melibatkan para event organizer yang terhimpun dalam Forum Backstagers Indonesia dalam penyelenggaraan ragam event seni, kebudayaan dan wisata di Aceh.

Andro berharap, dengan terjalinnya kerja sama antara pihaknya dan Pemerintah Aceh dapat mewujudkan event dan acara hiburan yang memiliki kualitas dan standar yang baik sehingga dampak positif dari event tersebut dapat muncul untuk jangka panjang. []

Sabang, 28 April 2025 – Dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan dan memperluas jaringan komunikasi strategis, Masyarakat Ekonomi Inklusif (MEI) Sabang melakukan kunjungan silaturahmi ke Bagian Hukum dan Humas DPRK Sabang pada Senin (28/04).

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh perwakilan MEI Sabang, yang disambut hangat oleh Kepala Bagian Hukum & Humas DPRK Sabang beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai potensi sinergi antara MEI Sabang dan DPRK Sabang, khususnya dalam mendukung program-program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan transparansi informasi publik.

“Silaturahmi ini adalah langkah awal untuk membangun komunikasi yang positif antara lembaga masyarakat dan lembaga legislatif. Kami berharap ke depannya dapat berkolaborasi dalam berbagai program yang inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat Sabang,” ujar perwakilan MEI Sabang dalam sambutannya.

Sementara itu, pihak Hukum Dan Humas DPRK Sabang Pak Rinaldi menyambut baik kunjungan ini dan membuka ruang untuk kerja sama ke depan, terutama dalam hal penyebarluasan informasi kebijakan publik dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pendekatan hukum dan sosial.

Silaturahmi ini diakhiri dengan Berbincang bersama dan penyerahan Surat Dalam Kerjasama sebagai bentuk apresiasi dan simbol persahabatan antara kedua pihak Di Kantor Bagian Hukum & Humas DPRK Sabang.

Demikian Laporan Mei Sabang Kantor DPRK Sabang-Novi Karno

Banda Aceh – Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Marlina Muzakir, mengunjungi lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gampong Lambhuk, Banda Aceh, Senin (28/4/2025). Dalam kunjungan tersebut, Marlina tak hanya meninjau kegiatan dapur, tetapi juga ikut langsung menyajikan makanan untuk masyarakat.

Di dapur MBG Lambhuk, Marlina dengan antusias menghidangkan nasi putih, telur dadar, tumis sayur wortel dan brokoli, kentang goreng, serta buah pepaya ke dalam tempat nasi. Setelah itu, bersama anggota PKK Aceh dan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, ia turut mengantar langsung menu bergizi tersebut ke Rumah Gampong Sehat Lambhuk untuk disalurkan kepada ibu hamil dan balita.

Marlina bahkan menyuapi langsung beberapa balita yang berada di rumah gizi tersebut, menciptakan suasana akrab dan penuh kehangatan.
“Kita ingin memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan asupan gizi yang cukup dan sehat. Melalui program ini, kita berharap angka stunting di Aceh terus menurun dan kualitas generasi masa depan semakin baik,” kata Marlina Muzakir di sela kunjungannya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mendukung keberlangsungan program dapur makan bergizi ini.
Ia bahkan telah merekomendasikan kepada seluruh perusahaan di Aceh melalui program CSR mereka untuk ikut berkontribusi dalam mendukung dapur-dapur MBG ini. “Ini investasi kita bersama untuk masa depan Aceh,” ujar Marlina.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, menyampaikan bahwa dapur MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi amanah Asta Cita keempat Presiden Republik Indonesia, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

“Ini bukan hanya soal memberi makanan, tapi memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia, mendapatkan asupan bergizi. Saat ini sudah ada 45 dapur MBG di seluruh Aceh dan akan terus berkembang ke kabupaten-kabupaten lain,” ujar Kepala Perwakilan BKKBN Aceh.

Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Tim Penggerak PKK Aceh dalam menggerakkan dan memonitor program ini di lapangan. []

paraLegal dan Lembaga Bantuan hukum (YLBH) melakukan  Penyuluhan Hukum yang Di laksanakan  di Desa Kaputusan  Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, di

Pendamping  Narasuber Advokat Senior Lajamra dan , dan Ketua Srikandi Sibela  Rusna Ahmad.”Sebagai Narasumber dalam kegiatan itu, Lajamra dan Ketua Srikandi Sibela  Rusna Ahmad, memberikan materi Menyangkut hukum Perdata dan Pidan Ke masarakat desa Kaputusan,  Kabupaten Halmahera Selatan.
penyuluhan dilaksanakan  di gedung Pertemuan ini membahas bagaimana perspektif hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan Perempuan dan anak, dan masala pertanahan dan kenakalan remaja yang biasa terjadi di kalangan masyarakat itu sendiri

Kedatangan paraLegal dan Lembaga bantuan hukum (YLBH) di Sambut baik oleh Masarakat Turut hadir dalam kegiatan,  Kades Kaputusan Ibu  Milka  bersama masyarakat  desa Kaputusan, Merespon Positif dan mendukung  penuh dengan adanya Penyeluhan Hukum Yang di laksankan di desa Kaputusan ini.

Sala satu   materi  hukum  yang di sampaikan oleh Narasumber dari Advokat Lajamra  dan Ketua Srikandi Rusna Ahmad Menyakut Hukum Pidana dan Perdata sala satunya yang di bahas adalah Hukum Perdata seperti kekerasan Perempuan dan Anak kemudian tentang pertanahan,  dan hukum Pidana tentang juga kenakalan remaja.

Kepala Desa Kaputusan  Ibu Milka Saat Di wawancara Media ini Minggu 27/4/2025, menyatakan tujuan dari kegiatan Penyuluhan Hukum  ini untuk membantu masyarakat dalam rangka lebih mengenal dan memahami Hukum, supaya ada kesadaran Hukum di Masarakat itu sendiri dan ketika  Masalah yang terjadi di Desa Di selesaikan melalui prosedur  yang sesuai dengan jalur    hukum  yang ada, Agar   tidak ada kesala Fahaman ketika ada Kasus yang  terjadi di kalangan  masyarakat itu sendiri, dengan adanya Penyeluhan hukum ini

Dapat mencegah kenakalan remaja, perlindungan anak, hingga pemahaman hak dan kewajiban warga itu sendiri.kata kades.

Saya juga mengucapkan terima Kasih banyak kepada paraLegal dan YLBH Atas Dedikasinya hingga meluangkan  waktu memberikan Materi hukum Kepada Masarakat Sampai terlaksananya kegiatan ini, kata kades

Kami harap dengan adanya kegiatan Penyeluhan Hukum ini dapat menjadikan Pengalaman  dan menambah pengetahuan ke Masarakat, Supaya di jadikan pedoman ketika Menghadapi Permasalahan Hukum yang terjadi di desa kami, Tabahnya

Susana Pertemuan itu juga Ada Dialog Antara Masarakat dengan Narasumber, menyakut Permasalahan yang di Alami Masarakat  desa itu sendiri.

Dalam kesempatan itu warga desa di berikan  waktu untuk bertanya langsung Ke Narasumber, Salah satu Penanya bernama MATIUS Menanyakan menyangkut permasalahan Kasus tanah, Saat di wawancara langsung Media Ini,   Kata Matius kita ini kan tidak Mengenal Hukum jadi kesempatan dengan adanya Penyuluhan hukum ini,  Saya harus memberikan Pertanyaan agar lebih jelas kasus tanah ini dapat kita faham Dan di Mengerti, apa yang di sampaikan oleh Narasumber,, dan ini menjadi satu Pengetahuan Buat saya dan masarakat yang hadir, dan Kegiatan ini saya sangat mendukung  sekali dengan program Penyeluhan Hukum ini,  Saya juga sangat bersyukur Sudah mendapatkan ilmu tentang Hukum, Apa yang kita belum Mengerti, ” dengan adanya kegiatan ini dapat menambah Pengetahuan kita tentang hukum, Kata Matius ( Ais Le).