Mataelangindonesia.com – Brebes, Workshop evaluasi pengelola keuangan dan pembangunan ekonomi desa . Bertempat di gedung Korpri Brebes,Rabu (06/09/2023)
Workshop evaluasi pengelola keuangan dan pembangunan ekonomi desa dibuka oleh PJ Bupati Brebes yang diwakili Kepala Dinpermades Kabupaten Brebes Subagya
Dalam sambutannya mengucapkan terimakasih serta apresiasi kepada BPKP provinsi Jawa tengah dan juga BPKP pusat atas terselenggaranya kegiatan ini
Kepada para peserta kepala desa , sekdes , serta semua unsur yang terlibat pengelola keuangan desa dapat benar benar memahami distribusi bantuan keuangan , mulai dari mekanisme sampai tujuan bantuan diperuntukkan dan berfokus pada program pembangunan apa saja
Sehingga bantuan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang digelontorkan berdampak dan memberikan manfaat sebesar besarnya bagi desa dan masyarakat
Peningkatan kapasitas SDM maupun akuntabilitas tata kelola keuangan dan pembangunan di desa menjadi kekhawatiran bersama , baik ditingkat kementrian/lembaga , pemerintah daerah maupun pemerintah itu sendiri .
BPKP mempunyai kepentingan untuk dapat ikut berkontribusi dalam rangka peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan dan pembangunan di desa tsb .
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi amanat yang besar bagi desa untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan. Dana Desa merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah kepada Desa dalam mewujudkan pembangunan di desa.
Pemerintah desa diberi kewenangan otonomi sekaligus sumber daya yang lebih dalam rangka memajukan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Dalam implementasinya, kewenangan tersebut menghadirkan harapan sekaligus tantangan.
Otonomi desa telah memunculkan beberapa desa yang begitu maju dengan berbagai inisiatif dan inovasinya, tetapi di sisi lain masih sangat banyak desa yang terjebak dalam keterbelakangan serta masih carut marut dalam pengelolaan dan
akuntabilitasnya. Ini tentu saja memerlukan upaya masif untuk dapat menularkan berbagai inovasi dari desa-desa yang maju ke desa-desa yang masih berkembang
atau terbelakang.
Dalam hubungannya dengan masyarakat, kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat desa dari sisi jarak diharapkan akan menjadi nilai lebih pemerintah desa dibanding level pemerintahan lainnya dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mengenali potensi wilayah yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dengan sebaran desa yang begitu luas serta berbagai karakteristiknya ditambah kondisi kapasitas SDM perangkat desa yang begitu beragam tentu saja menimbulkan problem tersendiri. Terlebih lagi tahun 2023 merupakan tahun pemulihan ekonomi pasca
dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di akhir
tahun 2022, sehingga perlu upaya cepat dan tepat agar Dana Desa dapat
mewujudkan pemulihan ekonomi nasional.
Sebagai moderator Hengky dari Dinpermades Kabupaten Brebes dengan narasumber Casytha Arriwi Kathmandanu,SE.,M.Fin anggota DPD RI Dapil Jawa tengah mengusung materi,” Pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan undang undang APBN dan kebijakan pemerintah terkait desa”
Dr.Ir.Herbert H.O Siagian, M.Sc Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spesial Kemenko PMK
Dengan materi Koordinasi dan monitoring Penyaluran dan penggunaan Dana Desa dalam pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Ihda Hidayah Budiyati PLT.Kepala KPPN Tegal menyampaikan materi “kebijakan alokasi, penyaluran dan penggunaan Dana Desa dalam mendukung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Indra Khaira Jaya ,SE.,M.M Direktur Pengawasan badan pelayanan umum,badan pelayanan umum daerah badan usaha jasa air ,badan usaha milik Daerah dan badan usaha milik desa , Deputi Bidang Akuntan Negara , BPKP dengan penyampaian materi ” pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi Desa
Workshop diikuti Kepala Desa serta perangkat Desa lainnya. Dan khusus Kepada Desa saja diberi uang transpot. ( Bambang S)
Editor : Aslam
