Mediamataelangindonesia.com-
Program bantuan masa panik dan Jatah Hidup (Jadup) seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat korban bencana. Namun kenyataan di lapangan justru menimbulkan pertanyaan besar di tengah rakyat Aceh Utara. Hingga hari ini, masih ada desa yang belum menerima Jadup sama sekali, sementara desa lain sudah menerima berbagai jenis bantuan sekaligus, mulai dari uang Jadup, bantuan pembelian perabot rumah tangga, hingga bantuan rumah rusak ringan dan rusak sedang.
Kondisi ini memunculkan keresahan di tengah masyarakat terdampak banjir rob. Rakyat mulai bertanya-tanya, apa dasar pemerintah dalam menentukan pencairan bantuan? Mengapa ada desa yang begitu cepat diproses, sedangkan desa lain seolah dibiarkan menunggu tanpa kepastian?
Masyarakat tentu memahami bahwa proses administrasi membutuhkan waktu. Namun jika perbedaan pencairan terlalu mencolok, maka wajar apabila muncul dugaan adanya ketidakadilan dalam penyaluran bantuan. Bahkan di warung kopi hingga meunasah, mulai terdengar suara-suara miris dari warga yang mempertanyakan, “Apa harus punya orang dalam agar bantuan cepat cair?”
Pertanyaan seperti ini sebenarnya sangat menyakitkan bagi rakyat kecil. Sebab bantuan tersebut bukan hadiah pribadi, melainkan hak masyarakat yang menjadi korban musibah. Pemerintah daerah jangan sampai membiarkan kepercayaan publik runtuh hanya karena lemahnya transparansi dan lambannya koordinasi.
Bencana telah membuat masyarakat kehilangan banyak hal. Ada yang kehilangan tempat tinggal, perabot rumah tangga, pekerjaan, bahkan sumber penghasilan sehari-hari. Dalam kondisi sulit seperti itu, rakyat berharap pemerintah hadir sebagai pengayom, bukan malah menghadirkan rasa kecewa akibat ketimpangan penyaluran bantuan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan dan pencairan bantuan Jadup. Jangan sampai ada kesan bahwa bantuan hanya lancar untuk wilayah tertentu, sementara masyarakat di desa lain terus menunggu tanpa kepastian.
Selain itu, pemerintah juga perlu membuka data penerima bantuan secara transparan kepada publik. Desa mana yang sudah cair, berapa jumlah penerima, dan apa alasan desa lain belum menerima.
Transparansi sangat penting agar tidak muncul fitnah, kecemburuan sosial, maupun dugaan permainan dalam proses penyaluran bantuan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang terjadi bukan hanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial antarwarga. Jangan sampai bantuan kemanusiaan berubah menjadi sumber perpecahan di tengah rakyat yang sedang sama-sama menderita.
Rakyat Aceh Utara tidak meminta kemewahan. Mereka hanya meminta keadilan. Jika memang bantuan diperuntukkan bagi korban bencana, maka seluruh korban harus diperlakukan sama tanpa pilih kasih.
Pemerintah daerah harus ingat, jabatan adalah amanah. Di saat rakyat sedang susah, kehadiran pemerintah yang adil dan transparan jauh lebih berharga daripada sekadar janji dan seremonial belaka.
Penulis. : Teuku Saifuddin Alba
Editor /admin : Teuku
