
Mataelangindonesia.com – Palembang- Sumsel, Organisasi Kemasyarakatan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (Ormas MPW. PP) Provinsi Sumatera Selatan lakukan rapat pleno pertama Pengurus dan perangkat organisasi di Aula Rapat (Sekretariat MPW Pemuda Pancasila) terletak di Jalan Sumpah Pemuda Blok. J No. 7 Lorok Pakjo- Palembang Jum’at, (20-01-2023).
Acara sendiri beragendakan rapat keplenoan pertama pimpinan harian MPW Pemuda Pancasila Provinsi sumsel, fungsionaris MPW, Ketua dan sekretaris perangkat ormas Pemuda Pancasila untuk kelembagaan organisasi.
Ketua MPW Pemuda Pancasila H. Fauzi Amro, M.Si yang didampingi Sekretaris MPW Pemuda Pancasila, H. Nopianto, S.Sos, M.M dan Bendahara Harun Pahala, S.H dalam sambutan rapatnya mengatakan ” Untuk Sk. Pelantikan dan Laksanakan segera Musyawarah Cabang PP. Organisasi yang ada di 17 Kabupaten/ Kota yang sah kepemimpinan pengurusnya harus berdasarkan AD/ART sebaiknya harus selesai sampai bulan Juli 2023, pengurus MPC. PP yang lama masih mau ngurus silahkan, kalau tidak kita tunjuk PLT dalam kesetrukturan organisasi, ini sesuai dengan instruksi MPN,” terang Fauzi.
Selanjutnya pengurus, anggota Pemuda Pancasila dari berbagai golongan, harus punya E-KTA batas akhir Desember sesuai target lebih kurang 300.000, melakukan Pendidikan dan pelatihan kepada kader PP, masing-masing MPC harus segera melakukan RPP sampai bulan Maret, dan saling mendukung antar anggota dan bekerja samalah agar PP solid,” tambahnya.
Wakil Ketua I (Ari Maulana), menjelaskan sesuai Rakornas Pemuda Pancasila dimana per-januari 2023 bahwa pengurus organisasi PP. ini harus mengikuti Diklat, 90 persen materi dan 20 persen fisik,” singkatnya
Menjadi catatan bahwa ada 6 MPC. yang ada Di sumsel belum perbarui SK. pengurus, dan setiap PAC harus target KTA 150 anggota ditahun 2023, sekedar informasi hadir juga paparan dari beberapa perangkat yakni Sayap, Badan dan Lembaga, yakni Komando Inti, Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana (BKPB), Srikandi PP, Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma), Badan Nelayan dan Tani, Badan Buruh, Badan Pengusaha Pemuda Pancasila (BP3), Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum, dan BPKTA yang akan diakomodir. (Adi)
Editor : 03 Aslam