Oleh: Fazli Husen, Masyarakat Pidie Jaya
Pidie Jaya kembali menorehkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-11 kalinya. Capaian ini patut diapresiasi, karena menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Bupati H. Sibral Malasyi beserta jajarannya, termasuk Wakil Bupati Hasan Basri, Ketua DPRK Abdul Kadir Jailani, dan Sekda DR. Munawar Ibrahim, layak mendapat apresiasi atas kerja keras mempertahankan standar pelaporan keuangan yang baik.
Namun, pertanyaan kritis harus diajukan: Apakah WTP telah berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pidie Jaya ?
Opini WTP hanyalah penilaian administratif yang mengukur kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi, bukan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Selama ini, Pidie Jaya kerap terjebak dalam euforia WTP, sementara pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur masih jauh dari harapan.
-WTP dan Ironi Pembangunan di Pidie Jaya
Tak dapat dimungkiri, WTP adalah prasyarat penting untuk menarik investasi dan dana pusat. Namun, prestasi ini tidak otomatis menjamin pembangunan yang inklusif. Misalnya:
Kesehatan: Masih banyak puskesmas yang kekurangan tenaga medis dan fasilitas memadai. Angka stunting dan gizi buruk belum turun signifikan.
-Pendidikan: Kualitas guru dan sarana sekolah masih timpang, terutama di daerah terpencil. Banyak sekolah yang kekurangan buku dan akses teknologi.
-Ekonomi: Program pemberdayaan UMKM kerap bersifat seremonial, tanpa pendampingan berkelanjutan. Pengangguran dan urbanisasi pemuda masih tinggi.
-Infrastruktur: Jalan rusak dan sanitasi buruk masih jadi keluhan warga, terutama di kecamatan pelosok.
Pertanyaannya: Apa gunanya WTP jika tidak berdampak pada perubahan nyata ?
Perlu Paradigma Baru: Dari Administratif ke Substansial
Seperti disampaikan oleh DR. Muhammad Abbrar, ke depan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus lebih detail dalam merancang program, dengan jelas memetakan input, output, dan outcome. Hal ini penting agar anggaran tidak sekadar habis untuk kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan:
-Perencanaan Berbasis Data: Setiap program harus didasarkan pada kajian mendalam, bukan sekadar proyek tahunan.
-Penguatan Pengawasan: DPRK dan masyarakat sipil harus aktif memantau implementasi anggaran, bukan hanya mengejar WTP.
-Prioritas Pelayanan Dasar: Alokasi anggaran harus lebih besar untuk sektor kritikal seperti kesehatan dan pendidikan, bukan hanya infrastruktur fisik yang kerap jadi proyek politis.
-Evaluasi Outcome: Setiap program wajib diukur dampaknya, bukan hanya laporan keuangannya yang rapi.
Kesimpulan: WTP Hanya Awal, Bukan Akhir
WTP adalah modal, bukan tujuan akhir. Pidie Jaya butuh pemimpin yang berani mentransformasi prestasi administratif menjadi pembangunan manusia. Masyarakat tidak butuh sertifikat WTP yang digantung di dinding kantor bupati, melainkan sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi, jalan yang mulus, dan ekonomi yang tumbuh.
Sudah waktunya Pidie Jaya melampaui euforia WTP dan fokus pada real impact. Sebagai aktivis, saya mendorong Pemkab untuk lebih terbuka pada kritik dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Karena, seperti kata pepatah,
Anggaran yang baik bukan yang rapi di atas kertas, tapi yang mengubah hidup di lapangan. (CM)
