Mediamataelangindonesi.com-Wilayah Pulau Weh
BANDA ACEH –30 September 2025,Kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution yang mempersoalkan kendaraan berpelat BL (Aceh) dan melakukan razia di wilayah Sumut, memicu gelombang kecaman keras dari masyarakat, tokoh politik, dan lembaga masyarakat Aceh. Langkah ini dianggap cacat hukum, memunculkan potensi konflik antarprovinsi, serta mengancam stabilitas ekonomi Aceh.
Irwan Syahputra (SYECH WAN), Sekretaris SEKBER Aceh sekaligus Ketua PAMI Provinsi Aceh, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kalau aturan ini diterapkan, berarti setiap kendaraan yang melintas antarprovinsi harus ganti plat. Ini jelas cacat hukum, dibuat hanya untuk kepentingan politik dan bisnis,” tegas Syech Wan.
Ia menilai polemik ini sengaja diciptakan sebagai bentuk ketidakpuasan lanjutan pasca sengketa empat pulau Aceh-Sumut yang akhirnya diputuskan tetap milik Aceh. Syech Wan memperingatkan, kebijakan ini berpotensi mengganggu jalur ekonomi Aceh, yang selama ini sangat bergantung pada transportasi darat lintas Sumut.
“Pemerintah Aceh harus mengambil sikap tegas dan segera percepat pembangunan jalur perdagangan laut, agar Aceh tidak lagi bergantung pada Sumut. Ini penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi kita,” ujar Syech Wan.
Tokoh Aceh Kecam Keras
Nada protes juga datang dari Syukri Tgk Idris (ABU SYUKRI), Penasehat SEKBER dan PAMI Aceh. Ia menilai kebijakan ini dapat membakar amarah rakyat Aceh dan mengganggu perdamaian antarprovinsi yang telah lama terjalin.
“Jika kisruh ini dibiarkan, ketidaknyamanan dan potensi konflik akan terus terbawa ke generasi berikutnya. Masyarakat Aceh di Sumut harus tetap tenang, karena para pemimpin Aceh kini tengah berupaya mencari solusi terbaik,” kata Abu Syukri.
Kritik Tajam dari Senayan
Protes juga datang dari Anggota DPD RI asal Aceh, AZHARI CAGE, yang menilai langkah Bobby Nasution sebagai tindakan tidak masuk akal dan berisiko memicu gesekan antarwilayah.
“Kalau plat BL dipermasalahkan, kenapa tidak sekalian minta paspor? Aceh dan Medan sama-sama bagian dari NKRI. Tindakan ini tidak relevan dan sangat berbahaya bagi persatuan,” ujar Cage.
Desakan Strategi Pemerintah Aceh
Situasi ini menimbulkan desakan agar Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis. Selain menegaskan kedaulatan hukum, percepatan pembangunan jalur laut Aceh dianggap sebagai solusi untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat perdagangan, dan memastikan Aceh tidak tergantung pada wilayah lain.
#Demikian Laporan Pantauan Media Mata Elang Sabang News Oleh Kabiro (Eric Karno)
