- Gagal Total di Pilkada, PKB Malut Siapkan Kader Internal dan Konsolidasi Struktur
Ternate, 14 Mei 2025 — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku Utara tengah melakukan evaluasi menyeluruh menyusul hasil Pilkada 2025 yang belum memuaskan.
Rapat resmi yang digelar Rabu (14/5) di Kantor DPW PKB beralamat di Kelurahan Bastiong Talangame, Ternate Selatan ini membahas berbagai langkah strategis untuk memperbaiki kinerja partai, sekaligus menyiapkan kantor permanen sebagai simbol penguatan kelembagaan menjelang Pemilu 2029.
Ketua DPW PKB Maluku Utara, Jasri Usman, mengungkapkan bahwa dari sepuluh calon kepala daerah yang diusung PKB, hanya tiga berhasil memenangkan kontestasi, dan tidak satupun berasal dari kader internal partai. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi PKB.
“Ke depan, PKB harus menyiapkan kader yang siap dan layak bertarung dalam kontestasi politik, bukan hanya sekadar mendukung calon lain,” tegas Jasri dalam rapat yang dihadiri pengurus lengkap, bendahara Juanda, dan perwakilan sayap partai Perempuan Bangsa.
Menurut Jasri, kegagalan tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki fondasi partai, termasuk lewat pembangunan kantor permanen. Selama ini, PKB Maluku Utara masih berkantor di tempat sewaan sejak empat kali pemilu terakhir.
“Sekarang saatnya kita memiliki markas sendiri. Ini bukan hanya soal kemandirian, tapi juga simbol keseriusan dan komitmen jangka panjang. Desain kantor baru sudah siap, dan rencana pembangunannya tengah berjalan,” ujarnya.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB yang mewajibkan seluruh DPW dan DPC memperbarui laporan kinerja secara rutin dan lengkap. Hal ini sebagai persiapan menghadapi verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sekretaris DPW PKB Malut, Abdul Malik Silia, menegaskan pentingnya konsolidasi sampai ke tingkat paling bawah.
“Verifikasi bukan sekadar administrasi, tapi cerminan kesiapan struktur partai dari provinsi hingga kecamatan. Struktur yang hidup akan menentukan kesiapan kita di Pemilu mendatang,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Jasri sudah menunjuk lima koordinator daerah (Korda) untuk memperkuat konsolidasi dan memantau kesiapan struktur partai di kabupaten/kota seluruh Maluku Utara.
“Undang-undang mengharuskan kepengurusan provinsi 100%, minimal 78% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan harus aktif. Kita tengah pastikan semua terpenuhi,” jelasnya.
Rapat diakhiri dengan seruan penguatan solidaritas dan komitmen bersama seluruh pengurus.
“Kita sedang dalam proses evaluasi, bukan keputusasaan. Kita benahi struktur, bangun markas baru, siapkan kader unggul, dan kembalikan kepercayaan rakyat,” tutup Jasri. Red
