Opini Oleh : Teuku Saifuddin Alba
Tanggal 26 November menjadi hari kelam bagi masyarakat Kecamatan Muarabatu Kabupaten Aceh Utara.Banjir bandang bercampur lumpur menerjang tanpa ampun, merusak rumah, menghancurkan harta benda, bahkan merenggut nyawa.
Tragedi itu bukan sekadar bencana alam,ini adalah luka mendalam yang hingga kini belum benar-benar pulih.
Namun yang lebih menyakitkan bukan hanya bencana itu sendiri, melainkan lambannya respons setelahnya.
Kini, lima bulan telah berlalu. Pemerintah sebelumnya menjanjikan bantuan bagi warga terdampak, khususnya bagi rumah yang mengalami kerusakan berat, sedang, hingga ringan. Janji itu sempat menjadi secercah harapan di tengah keterpurukan masyarakat. Sayangnya, hingga menjelang bulan April, janji tersebut belum menunjukkan wujud nyata.
Di lapangan, warga masih bertanya-tanya. Tidak ada kejelasan, tidak ada transparansi, bahkan informasi pun nyaris tak terdengar. Apakah bantuan itu benar-benar ada? Jika ada, mengapa begitu lama? Jika belum, apa kendalanya?
Kondisi ini memunculkan kekecewaan yang semakin dalam. Warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa bertahan dengan kondisi seadanya.
Sebagian masih menumpang, sebagian lainnya mencoba bangkit dengan kemampuan sendiri tanpa dukungan yang dijanjikan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap komitmen dan tanggung jawab pihak terkait. Bencana bukan hanya soal tanggap darurat, tetapi juga soal pemulihan yang cepat, tepat, dan adil. Ketika janji bantuan tak kunjung terealisasi, kepercayaan publik pun ikut terkikis.
Pemerintah seharusnya hadir bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi juga ketika masyarakat berjuang untuk bangkit. Transparansi informasi, kejelasan data penerima, serta percepatan realisasi bantuan adalah hal mendasar yang tidak boleh diabaikan.
Masyarakat Muara batu tidak membutuhkan janji baru. Mereka hanya menuntut satu hal,realisasi dari janji yang sudah diucapkan.
Jika tidak, maka wajar bila publik mulai mempertanyakanapakah penderitaan rakyat hanya menjadi bahan wacana tanpa aksi nyata?
