KAYUAGUNG, Mediamataelangnusantara.com — Pelayanan kegawatdaruratan di Puskesmas Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dipertanyakan setelah seorang pasien dalam kondisi kritis dilaporkan mengalami keterlambatan dalam proses evakuasi menuju rumah sakit rujukan.
Pasien yang merupakan warga KelurahanTanjung Lubuk, Kecamatan Tanjung Lubuk, tersebut sebelumnya mengalami sesak napas akut dan membutuhkan penanganan medis lebih lanjut di RSUD Kayuagung. Namun, dalam proses meminta bantuan ambulans Puskesmas Tanjung Lubuk, keluarga pasien bersama pemerintah Kelurahan disebut menghadapi kendala yang berkaitan dengan prosedur operasional standar (SOP) dan administrasi rujukan.
Peristiwa itu terjadi pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Kepala Kelurahan Tanjung Lubuk, Syafaruddin, S.H., yang turut mendampingi keluarga pasien, mengaku kecewa dan mempertanyakan mekanisme pelayanan kegawatdaruratan yang diterapkan saat kondisi pasien membutuhkan pertolongan segera.
Menurut Syafaruddin, pihak keluarga dan pemerintah Kelurahan telah berupaya meminta bantuan ambulans Puskesmas Tanjung Lubuk agar pasien dapat segera dievakuasi ke RSUD Kayuagung.
Namun, permintaan tersebut disebut tidak langsung dapat dipenuhi karena adanya persoalan terkait prosedur, administrasi rujukan, serta kesiapan internal fasilitas pelayanan kesehatan.
Pasien Dalam Kondisi Kritis, Prosedur Dipertanyakan
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai bagaimana penerapan SOP seharusnya dilakukan ketika menghadapi pasien yang diduga berada dalam kondisi kegawatdaruratan.
Syafaruddin menilai, aturan dan prosedur pelayanan kesehatan memang harus dipatuhi. Namun, menurutnya, penerapan prosedur semestinya tidak mengabaikan aspek keselamatan pasien, khususnya ketika pasien membutuhkan pertolongan medis secara cepat.
«“Kami menghadap langsung demi keselamatan warga yang sudah sekarat menahan sesak napas. Namun, justru dipersulit dengan alasan aturan dan prosedur. Kami sangat kecewa dengan kondisi seperti ini,” ujar Syafaruddin.»
Ia menegaskan, pemerintah Kelurahan tidak bermaksud mengabaikan aturan yang berlaku. Pihaknya justru meminta adanya kejelasan mengenai mekanisme pelayanan ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat.
«“Aturan itu dibuat untuk menyelamatkan manusia, bukan membiarkan manusia kehilangan nyawa karena persoalan administrasi,” tegasnya.»
Pasien kemudian dibawa untuk mendapatkan perawatan di RSUD Kayuagung. Namun, setelah mendapat penanganan, pasien tersebut dilaporkan meninggal dunia.
Dinas Kesehatan OKI Diminta Turun Tangan
Meninggalnya pasien tersebut kini menjadi perhatian dan memunculkan desakan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Evaluasi dinilai penting bukan hanya untuk mengetahui persoalan penggunaan ambulans, tetapi juga untuk memastikan bagaimana mekanisme penanganan pasien gawat darurat, proses rujukan, komunikasi antara fasilitas kesehatan dengan keluarga pasien, serta penerapan SOP di lapangan.
Pemerintah Kelurahan Tanjung Lubuk meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti pada penjelasan bahwa petugas hanya menjalankan prosedur.
Pihak Kelurahan juga mendesak Penjabat Kepala Dinas Kesehatan OKI melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelayanan Puskesmas Tanjung Lubuk. Jika dalam pemeriksaan resmi ditemukan adanya pelanggaran atau kelalaian, pemerintah diminta mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Desakan evaluasi juga diarahkan terhadap pimpinan Puskesmas Tanjung Lubuk, ST. Marlina, serta dokter jaga yang disebut bertugas pada saat kejadian, dr. Santi.
Hubungan Keterlambatan dan Kematian Masih Harus Dibuktikan
Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa dugaan kelalaian maupun dugaan adanya hubungan langsung antara keterlambatan penggunaan ambulans dengan meninggalnya pasien belum dapat disimpulkan tanpa pemeriksaan medis dan investigasi resmi.
Penentuan penyebab kematian dan apakah terdapat keterlambatan pelayanan yang secara medis berpengaruh terhadap kondisi pasien
Pewarta : Siti
