Mediamataelangindonesia.com-Wilayah Pulau Weh

BANDA ACEH, 25 Agustus 2025 – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola kelembagaan Kawasan Sabang dengan mendorong pembentukan Sekretariat Dewan Nasional. Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Aceh yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Aceh, Banda Aceh, Senin (25/8).

Rapat dipimpin Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, serta dihadiri Asisten II Pemerintah Aceh Dr. Ir. Zulkifli, M.Si, Inspektur Aceh Ir. Abdullah, ST, CFrA, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, Ketua Dewan Pengawas BPKS Mawardi Ismail, Sekretaris Dewan Kawasan Sabang Makmur, S.H., dan unsur OPD terkait seperti Bappeda, BPKA, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, serta perwakilan instansi teknis lainnya.

Penguatan Kelembagaan melalui Dewan Nasional

Dalam rapat, para peserta menekankan pentingnya Sekretariat Dewan Nasional sebagai representasi BPKS di tingkat pusat. Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memperjelas peran Dewan Kawasan Sabang (DKS) dalam pengelolaan KPBPB Sabang.

Sekretaris DKS, Makmur, menilai pembentukan Dewan Nasional akan menjadi kurator strategis dengan menghadirkan kajian, analisis, serta rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi Gubernur Aceh.

Ketua Dewan Pengawas BPKS, Mawardi Ismail, menambahkan bahwa meskipun UU No. 37 Tahun 2000 menegaskan pengelolaan kawasan berada pada DKS, kehadiran Dewan Nasional dapat menjadi solusi praktis. Salah satu opsi adalah mengintegrasikan DKS ke dalam Dewan Nasional melalui mekanisme Peraturan Presiden (Perpres).

Sekda Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan BPKS adalah kebutuhan mendesak.

“Pemerintah Aceh akan menyiapkan permintaan resmi kepada Presiden RI untuk pembentukan Dewan Nasional KPBPB Sabang,” ujarnya.

Dukungan Investasi Global

Selain isu kelembagaan, rapat juga membahas peluang investasi strategis dari perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Mubadala Energy, yang berencana menjadikan Sabang sebagai shorebase internasional untuk mendukung aktivitas hulu migas.

Sekda Aceh menegaskan dukungan penuh Pemerintah Aceh:

“Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan penuh, termasuk mendorong BPKS menyiapkan seluruh fasilitas yang diperlukan,” tegasnya.

Dinas ESDM Aceh menambahkan bahwa kendala kepabeanan dapat diantisipasi melalui surat rekomendasi Pemerintah Aceh sebagai solusi awal.

 

Dengan strategi ini, BPKS menunjukkan arah pembangunan yang jelas: memperkuat kelembagaan melalui Dewan Nasional sekaligus menyiapkan Sabang sebagai hub investasi global.

India Siap Jadikan Sabang Pelabuhan Transshipment

Rapat koordinasi juga menindaklanjuti hasil pertemuan Gubernur Aceh dengan Duta Besar India di Jakarta (20/8). Pemerintah India menegaskan kesediaannya menanggung 85% pembiayaan pengembangan Pelabuhan Sabang, sementara Indonesia diharapkan berkontribusi 15% untuk penyusunan Detail Plan Report (DPR).

“India sudah menunjukkan komitmen kuat. Kini tugas kita memastikan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar kerja sama strategis ini segera terealisasi,” ungkap Sekda Aceh.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh akan menyampaikan rekomendasi resmi kepada Presiden RI serta mendorong Kementerian Luar Negeri mengaktifkan kembali Joint Task Force (JTF) sebagai wadah koordinasi teknis kedua negara.

Pemerintah Aceh juga berencana mengundang Duta Besar India berkunjung ke Aceh pada minggu pertama September 2025 untuk memperkuat komitmen bilateral sekaligus menunjukkan kesiapan Aceh menyambut kerja sama strategis.

Sabang Menuju Pusat Perdagangan Internasional

Melalui rangkaian agenda ini, BPKS menegaskan posisinya sebagai motor penggerak pembangunan kawasan. Dukungan dari Pemerintah Aceh, koordinasi dengan Pemerintah Pusat, serta masuknya investasi global dari UEA dan India membuktikan bahwa Sabang memiliki arah pembangunan yang jelas, daya tawar kuat, serta posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional.

“Sabang akan menjadi kawasan unggulan yang memberi dampak besar, bukan hanya bagi Aceh, tetapi juga bagi Indonesia,” tegas Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen.

#Demikian Laporan Pantauan Media Mata Elang Sabang News Oleh Kabiro (Eric Karno) Dari BPKS Sabang

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *