BIREUEN – Ketegangan memuncak antara warga Translok Buket Cerana dan Camat Simpang Mamplam, Hendri Maulana, S.IP.M.SM, setelah camat dianggap mengingkari kesepakatan untuk memfasilitasi permohonan kejelasan hukum ke Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen. Padahal, sebelumnya hasil rapat pada Kamis lalu menyepakati bahwa Camat akan mendukung proses ini, yang dianggap sebagai titik terang oleh warga.
Janji Camat yang Tak Kunjung Ditepati
Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga Translok Buket Cerana telah mempersiapkan seluruh berkas administrasi untuk diajukan ke MPU Bireuen pada Senin pagi (jam 09:15 WIB). Namun, saat tiba di kantor camat, mereka justru ditolak dengan alasan camat masih sibuk. Yang lebih memicu kemarahan, tidak ada kejelasan kapan fasilitasi tersebut akan diberikan.
“Kami sudah datang sesuai janji, bahkan Kepala Desa Ie Rhob Babah Lueng sudah menandatangani dokumen pendukung. Tapi camat malah mengulur-ulur waktu tanpa kepastian,” ujar salah seorang perwakilan warga.
Dampak dan Reaksi Warga
Penolakan ini dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan rapat sebelumnya, yang sempat diberitakan media sebagai langkah progresif menuju penyelesaian sengketa. Warga menilai Camat Hendri Maulana tidak serius menangani kasus ini, bahkan dianggap tidak becus dalam menjalankan tugasnya.
Akibatnya, kemarahan publik pun meluap. Warga Translok Buket Cerana kini bersiap melaporkan camat ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen agar ada tindakan tegas.
Ancaman Eskalasi Konflik
Dalam pernyataan tegasnya, tokoh warga Bang Sanjay menyatakan:
“Menyo Hana kejelasan hukum dalam Jum’at nyo maka Jum’at tetap ku peudong”
(Jika tidak ada kejelasan hukum, shalat Jumat tetap akan kami laksanakan).
Pernyataan ini menunjukkan kesiapan warga untuk melanjutkan aktivitas keagamaan mereka meski tanpa persetujuan resmi dari pihak berwenang. Hal ini berpotensi memicu ketegangan lebih lanjut jika tidak segera direspons oleh pemerintah setempat.
Akar Masalah: Sengketa Hukum dan Infrastruktur
Konflik ini tidak lepas dari persoalan mendasar yang dihadapi warga Translok Buket Cerana, termasuk masalah akses jalan yang rusak parah dan ketidakpastian hukum terkait status wilayah mereka. Sebelumnya, warga yang sebagian besar merupakan eks kombatan GAM dan bergantung pada sektor perkebunan, kerap mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur.
Langkah Selanjutnya
Warga berencana mengajukan laporan resmi ke Pemkab Bireuen dalam waktu dekat. Mereka menuntut:
Pertanggungjawaban Camat atas kelalaian dalam memfasilitasi proses hukum.
Kepastian waktu kapan permohonan mereka akan diajukan ke MPU Bireuen.
Intervensi Bupati Bireuen jika camat dinilai gagal menjalankan tugas.
Respons Pemerintah Dinantikan
Masyarakat kini menunggu reaksi dari Pemkab Bireuen untuk mencegah eskalasi konflik.
(Sumber: Laporan warga dan dokumen setempat)
(CM)
