- Malut Prioritaskan Pendidikan: Tunjangan Guru, PIP, dan Bebas Uang Komite Diperluas
Sofifi, 5 Mei 2025 – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan fokus pada percepatan sertifikasi guru dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut, Abubakar Abdullah, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baru sekitar 50 persen dari 5.800 guru di Malut yang telah bersertifikat dan menerima tunjangan sertifikasi.
Menurutnya, Gubernur Malut Sherly Laos telah menginstruksikan percepatan proses sertifikasi karena berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan kesejahteraan guru.
“Ibu Gubernur menekankan pentingnya mempercepat sertifikasi guru agar kualitas pendidikan semakin meningkat,” ujar Abubakar.
Untuk mendukung kebijakan ini, Pemprov Malut menggulirkan berbagai program melalui dana APBN, seperti tunjangan sertifikasi, insentif bagi guru di daerah terpencil, serta penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP). Meski dananya langsung ditransfer dari pusat, Dinas Pendidikan bertugas memverifikasi data guru dan siswa penerima.
Sementara itu, untuk pembiayaan kegiatan teknis di SMK seperti Ujian Kompetensi Keahlian (UKK), Pemprov menggunakan anggaran dari DPA karena tidak tercover dalam Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa).
Saat ini, terdapat 407 sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di bawah naungan Pemprov Malut, dengan total siswa aktif mencapai 63 ribu orang. Salah satu kebijakan strategis lainnya adalah pembebasan uang komite sekolah, yang dinilai meringankan beban orang tua siswa.
Abubakar menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Laos, arah pembangunan pendidikan di Malut bergerak dari sekadar membuka akses menuju peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.
“Kami serius menempatkan pendidikan sebagai fondasi pembangunan manusia di Maluku Utara,” tegasnya.
(Red/Ryo)
