Opini
Oleh: CM Cek Mad, Jurnalis Media Mata Elang Indonesia (KA Biro Pidie Jaya)
Empat bulan sudah berlalu sejak banjir bandang menerjang tanah kelahiran saya di Meureudu Pidie Jaya. Namun, bekasnya masih terasa hingga kini. Bukan hanya trauma yang ditinggalkan, tetapi pemandangan menyedihkan yang kini menjadi wajah baru Sungai Krueng Meureudu. Sungai yang dulu menjadi saksi bisu masa kecil saya—tempat kami mandi sore, berenang menyeberang, dan berani terjun dari jembatan ke dalamnya—kini hanya tinggal kenangan.
Dulu, Krueng Meureudu terlihat luas dan dalam. Nelayan dengan kapal motor mereka leluasa melintasi Kuala menuju laut. Kini, sungai itu terlihat sempit dan dangkal. Lumpur hasil erosi yang mengeras mengubah topografi dasarnya. Kapal-kapal nelayan kini kesulitan keluar masuk, terhambat sedimentasi yang tidak kunjung dibersihkan. Bencana yang dahulu mungkin kita anggap sebagai musim tahunan, kini menjelma menjadi ancaman eksistensial.
Setiap kali hujan deras mengguyur wilayah hulu, degup jantung kami di hilir pun berdetak lebih kencang. Bukannya tanpa sebab; akumulasi masalah ekologis telah menciptakan “bom waktu” yang siap meledak kapan saja. Berdasarkan pengamatan dan ingatan saya akan geografi lokal, setidaknya ada tiga akar masalah yang harus segera diputus: sedimentasi masif akibat erosi, menyempitnya kapasitas saluran air, dan yang paling krusial, rusaknya kawasan hutan di daerah tangkapan air.
Oleh karena itu, kami menawarkan sebuah solusi komprehensif yang tidak bisa lagi ditunda-tunda. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Pemerintah Provinsi Aceh, dan terutama Pemerintah Pusat harus segera bergerak nyata.
Pertama, kita membutuhkan infrastruktur hijau yang cerdas. Pembangunan kanal besar dan waduk penampung di kawasan hulu, tepatnya di daerah Blang Awe atau Seunong, adalah keniscayaan. Waduk buatan ini akan berfungsi sebagai “spons” yang menahan laju air hujan, mengurangi debit air yang langsung meluncur deras ke pemukiman warga di hilir.
Kedua, jangan biarkan sungai “tersedak”. Normalisasi total harus dilakukan. Selokan dan anak-anak sungai di kiri kanan Krueng Meureudu harus diperbesar kapasitasnya. Begitu pula dengan sungai induknya, pengerukan menyeluruh dari Kuala hingga ke hulu harus segera direalisasikan. Bukan sekadar pengerukan seremonial, tetapi upaya serius mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur drainase utama.
Ketiga, dan ini yang terpenting, hentikan pengerusakan hutan. Reboisasi di wilayah tangkapan air bukan lagi sekadar slogan. Akar masalah dari pendangkalan ekstrem ini adalah erosi akibat hutan gundul. Kami meminta penindakan tegas terhadap oknum-oknum perambahan hutan. Jika kerusakan hulu tidak dihentikan, normalisasi di hilir hanya akan menjadi pekerjaan sia-sia yang harus diulang setiap tahun.
Kami memberikan peringatan dengan nada yang tegas, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita semua sadar: ini darurat. Jika langkah-langkah korektif ini tidak segera diimplementasikan secara terencana dan berkelanjutan, jangan kaget jika suatu saat kita mendengar kabar bahwa beberapa kampung di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Meureudu telah hilang. Hilang terkikis banjir, atau terkubur sedimentasi.
Kita tidak boleh lagi berpikir bahwa banjir hanyalah fenomena alam biasa. Banjir yang rutin melanda saat ini adalah konsekuensi logis dari kelalaian kita dalam mengelola alam. Ini adalah masalah ekologis dan tata air sistemik yang menuntut penanganan serius, terpadu, dan berkelanjutan. Mari selamatkan Krueng Meureudu, sebelum sungai yang menyimpan memori itu hanya tinggal nama dalam peta. (CM)
