Marliah, warga Kampung Pande, bukan baru kemarin hidup dalam keterbatasan. Ia telah lama tinggal di rumah yang jauh dari kata layak. Dinding rapuh, tiang penyangga seadanya, dan atap bocor menjadi saksi bisu perjuangannya bertahan hidup. Ironisnya, kondisi memprihatinkan itu sebenarnya sudah sempat mendapat perhatian.
Menurut pengakuannya, istri gubernur pernah datang langsung bersilaturahmi ke rumahnya. Saat itu, kondisi rumah Marliah bahkan sudah dalam tahap kritis—harus ditopang agar tidak ambruk. Sebuah pemandangan yang seharusnya menggugah empati dan mempercepat tindakan. Harapan pun sempat tumbuh ketika disampaikan bahwa akan ada bantuan rumah layak huni.
Hingga akhirnya, yang ditakutkan pun terjadi. Rumah itu roboh.
Peristiwa ini bukan sekadar kisah individu, melainkan potret kegagalan sistem dalam merespons kebutuhan paling mendasar rakyatnya.
Pertanyaan besar pun muncul: di mana tindak lanjut dari kunjungan tersebut? Apakah kunjungan hanya sebatas seremonial tanpa solusi nyata?
Kejadian ini juga menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Program rumah layak huni seharusnya menjadi prioritas, bukan sekadar wacana. Apalagi ketika kondisi warga sudah jelas-jelas darurat. Tidak perlu menunggu rumah roboh untuk bertindak—justru di situlah esensi kehadiran pemerintah diuji.
Marliah hanyalah satu dari sekian banyak warga yang mungkin mengalami nasib serupa namun tak terekspos. Jika satu kasus saja bisa luput dari penanganan, bagaimana dengan yang lain?
Kini, yang tersisa bukan hanya puing-puing rumah, tetapi juga puing-puing kepercayaan. Harapan yang sempat disulam dari janji kini runtuh bersama dinding rumah yang tak lagi berdiri.
Pemerintah harus segera turun tangan bukan hanya untuk memperbaiki rumah Marliah, tetapi juga memperbaiki cara kerja dan komitmen terhadap rakyat kecil. Karena bagi mereka, rumah bukan sekadar bangunan—melainkan satu-satunya tempat berlindung dari kerasnya kehidupan.
Penulis : Teuku Saifuddin Alba
Editor/admin : Teuku
