Halmahera Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan menggelar Rapat Paripurna untuk menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hj Salma Samad, dihadiri para wakil ketua l Muslim Hi Rakib, Wakil ketua ll Fadila Mahmud, seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Agenda tersebut dilaksanakan pada Rabu, 19 November 2026, bertempat di ruang sidang Paripurna DPRD Halmahera Selatan.
Penyampaian pandangan umum fraksi menjadi langkah awal yang wajib dilalui sebelum proses pembahasan lebih mendalam dan pengesahan APBD 2026. Tahap ini bertujuan memberikan catatan, kritik, dan rekomendasi terhadap kebijakan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Dalam penyampaian pandangannya, masing-masing fraksi menyampaikan evaluasi terhadap arah kebijakan penganggaran, mulai dari peningkatan kualitas layanan publik hingga optimalisasi efektivitas belanja daerah.
Beberapa poin penting yang menjadi perhatian fraksi antara lain:
Dorongan agar APBD 2026 lebih memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
Pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama bagi wilayah terpencil dan pinggiran.
Peningkatan disiplin anggaran serta ketepatan perencanaan program.
Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran daerah.
Penegasan perlunya percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.
Pembenahan tata kelola keuangan daerah agar setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Usai seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya, rapat dilanjutkan dengan penyampaian jawaban pemerintah daerah. Seluruh masukan fraksi kemudian akan dibahas lebih detail pada tingkat komisi sebelum masuk pada tahapan finalisasi dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2026.
DPRD Halmahera Selatan berharap proses penyusunan APBD tahun mendatang dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat luas.
Tim Redaksi
Editor : Ais Le
