Aceh, 16 April 2025 – Masyarakat di Provinsi Aceh tengah dibuat resah oleh maraknya akun media sosial palsu yang mengatasnamakan kepala daerah, mulai dari Bupati, Wali Kota, hingga Gubernur. Fenomena ini semakin sering terjadi pasca-Pilkada dan pelantikan pejabat baru di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.
Akun-akun tersebut diduga dikelola oleh oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan nama-nama pejabat publik untuk mencari keuntungan pribadi. Modusnya pun beragam, termasuk permintaan transfer uang atau pengumpulan informasi pribadi seperti nomor rekening korban.
Kasus terbaru yang berhasil dihimpun oleh tim Media Mata Elang Indonesia (MEI) menunjukkan adanya laporan dari masyarakat maupun instansi pemerintah yang menerima pesan melalui telepon atau WhatsApp. Pesan tersebut meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang dengan alasan “uang kopi” atau keperluan pribadi pejabat, dan bahkan mengelabui korban dengan bukti transfer palsu.
Setelah korban memberikan nomor rekening dan bukti transfer, pelaku kembali menghubungi dengan dalih bahwa dana belum diterima, mendorong korban untuk mengirimkan uang kembali. Ini merupakan salah satu bentuk penipuan online yang kini semakin marak di Aceh.
MEI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan pejabat publik, terlebih jika disertai dengan permintaan uang atau data pribadi. Selalu lakukan verifikasi langsung melalui kanal resmi pemerintah atau institusi terkait.
Pihak MEI juga berharap agar aparat penegak hukum di Provinsi Aceh segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas para pelaku di balik penyalahgunaan nama pejabat daerah ini. Penanganan yang cepat dan tegas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta mencegah eskalasi penipuan digital di masa mendatang.@N.Karno
