Foto : M Reza A.Syadik
Jakarta, Mata Elang Indonesia – Koordinator Pusat Jaringan Aksi Solidaritas Membela Rakyat (JAS-MERAH) yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara Jabodetabek (PB-FORMMALUT), M. Reza A. Syadik, menantang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara yang baru, Sufari, S.H.,M.,Hum., untuk menjadikan tiga kasus di Kota Ternate sebagai prioritas penanganan.
Ketiga kasus tersebut adalah skandal Haornas 2018, dugaan korupsi penyertaan modal investasi pada BUMD PT BPRS Bahari Berkesan yang diduga melibatkan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, serta pembelian eks rumah dinas Gubernur Maluku Utara oleh Pemerintah Kota Ternate pada 2018 yang diduga menyeret nama Rizal Marsaoly.
Transaksi pembelian rumah dinas senilai Rp2,8 miliar menggunakan kas daerah dipersoalkan karena pembayaran dilakukan kepada pihak yang bukan pemilik sah. Ia menilai Kejati Maluku Utara selama ini terkesan pasif terhadap berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik di Kota Ternate.
“Kini saatnya melalui Kepala Kejati menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang bersih. Kasus-kasus yang mengendap tanpa kejelasan harus dibuka kembali, termasuk perkara yang pernah di-SP3 seperti kasus Halsel Ekspres di Halmahera Selatan,” ujar Reza dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (2/11/2025).
Reza menambahkan, dugaan penyalahgunaan dana penyertaan modal Pemkot Ternate ke PT BPRS Bahari Berkesan mencapai Rp22,85 miliar, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp7 miliar. Ia menegaskan, kita ga mau banya omong yang pastinya di jakarta kami akan bergerak melakukan konsolidasi Nasional untuk mengelar demonstrasi menduduki KPK dan Kejagung RI pada hari pahlawan 10 November dalam rangka memberikan dukungan kepada kedua lembaga terkait sekaligus.
“Menolak lupa, kami memberikan dukungan penuh kepada Kepala Kejati Maluku Utara yang baru. Platform kami jelas: Bersih-bersih semua kasus di sepuluh kabupaten/kota. Kami di Jakarta siap mendukung dan menantang agar semua kasus itu diusut tuntas,” tegas Reza.
