Ternate, Maluku Utara — Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Maluku Utara. Opini tersebut diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, sebagai bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan daerah yang dinilai bersih, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Penghargaan ini diserahkan secara resmi dalam seremoni yang digelar di Auditorium BPK RI Perwakilan Maluku Utara pada Rabu, 28 Mei 2025. Hadir menerima secara langsung adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, yang mewakili Pemerintah Daerah. Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea, SE, M.Si, Ak.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas capaian ini. Ia menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah, tim keuangan, dan masyarakat Halmahera Selatan yang telah bersama-sama menjaga komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
“Kami bersyukur kepada Allah SWT dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen pemerintah daerah serta stakeholder atas kerja keras dan dedikasi selama ini. Opini WTP ini bukan hanya simbol administratif, melainkan bukti nyata dari keseriusan kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” ujar Helmi.
Ia menambahkan bahwa opini WTP ke-11 kali berturut-turut ini harus menjadi cermin evaluatif untuk terus meningkatkan mutu pengelolaan keuangan daerah, dari perencanaan hingga pelaporan, agar senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Ini adalah tanggung jawab moral. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah dikelola dengan penuh integritas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea, memberikan apresiasi atas konsistensi dan keseriusan Pemkab Halmahera Selatan dalam menata sistem keuangan yang baik. Ia menekankan pentingnya mempertahankan prestasi ini dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Opini WTP adalah bentuk penghargaan tertinggi dalam audit keuangan pemerintah. Tidak mudah untuk mempertahankannya selama 11 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan sistem keuangan yang tertib, akurat, dan selaras dengan regulasi nasional,” ungkap Marius.
Sebagai informasi, opini WTP adalah pernyataan profesional dari auditor bahwa laporan keuangan entitas pemerintah telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pencapaian ini menandakan bahwa Pemkab Halmahera Selatan telah secara konsisten menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.
Prestasi ini juga menguatkan citra Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin sebagai pemerintahan yang serius dalam menciptakan birokrasi bersih, melayani, dan terpercaya. Hal ini sejalan dengan visi besar pemerintah daerah untuk mewujudkan:
“Senyum Halmahera Selatan yang Adil, Maju dan Berkelanjutan Berbasis Agromaritim dalam Bingkai Saruma Penuh Berkah.”
Ke depan, Pemkab Halsel berkomitmen untuk tidak berpuas diri. Penguatan pengawasan internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta digitalisasi sistem keuangan menjadi fokus dalam memperkuat tata kelola yang lebih modern dan efektif.
(Red/YS)
