Ternate, 3 Juli 2025 — Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI sepakat memperkuat sinergi dalam menjaga kesehatan fiskal daerah. Pertemuan audiensi antara Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan jajaran Kanwil DJPb menjadi ajang strategis untuk membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan efisiensi belanja daerah.
“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sherly secara khusus meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian mendalam terkait potensi kehilangan PAD (potential loss) dari berbagai sektor, termasuk pemanfaatan aset daerah dan mekanisme pungutan yang belum berjalan maksimal.
Salah satu usulan penting yang disampaikan adalah percepatan pemetaan potensi PAD berbasis pelabuhan. Gubernur mengusulkan agar status Pelabuhan Tobelo ditingkatkan dari pelabuhan angkut lanjutan menjadi pelabuhan ekspor langsung (direct export).
“Langkah ini sangat strategis untuk memangkas biaya logistik, meningkatkan daya saing ekspor komoditas unggulan daerah, serta memperluas sumber penerimaan dari sektor retribusi dan layanan kepelabuhanan,” ujar Gubernur Sherly.
Selain itu, kedua pihak juga menyepakati kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang berada di wilayah Maluku Utara untuk dikembangkan menjadi aset produktif daerah. Mekanisme kerja sama atau lelang akan menjadi opsi dalam mengelola aset tersebut agar dapat menjadi sumber PAD non-konvensional yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Kanwil DJPb turut menyampaikan hasil kajian terkait efisiensi belanja perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah se-Maluku Utara. Kajian ini menjadi salah satu dasar dalam membangun tata kelola fiskal yang lebih hemat dan tepat guna.
Audiensi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola fiskal daerah secara menyeluruh, melalui pendekatan berbasis data, penguatan kapasitas perencanaan fiskal, serta penerapan prinsip efisiensi dan produktivitas dalam seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah.
