Jakarta – Dunia Pers lagi tidak baik – baik saja masih juga terjadi upaya pembungkaman Pers ketika jurnalis melakukan tugasnya dalam menjalankan liputan yang jelas dilindungi oleh Undang – Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Kemerdekaan pers adalah salah satu pilar penting demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Oleh Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk menciptakan ruang informasi yang bebas, akuntabel dan kondusif.
Bahkan hal ini pun terkait kebebasan pers didukung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bahwa kebebasan pers merupakan pilar utama demokrasi yang tidak ditawar atau dikompromikan. Sikap ini disampaikan sebagai bentuk respons atas kekhawatiran publik terkait dugaan pelanggaran terhadap media massa yang belakangan mencuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi ruang berekspresi dan menjamin kebebasan pers tetap terjaga.
Terkait pemberitaan yang menjadi trending topik baru – baru ini bahwa adanya pencabutan Kartu Pers Istana Jurnalis CNN oleh BPMI ( Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden) atas nama Diana Valencia. Kejadian ini disebabkan karena diduga lantaran bertanya topik kasus keracunan Makan Bergizi Gratis Kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma pada sabtu,27 September 2025.
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia ( AKPERSI) juga mengecam keras adanya pembungkaman pers terhadap kinerja – kinerja jurnalis karena dalam pelaksanaanya wartawan dilindungi oleh Undang – Undang.BPMI harus menjelaskan seterang – terangnya agar tidak menjadi polemik terkait kebebasan pers dan juga harus mempublish ke public alasan tindakan ini terjadi. Benarkah hal ini terjadi karena adanya pertanyaan terkait Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis atau ada hal – hal lainnya. Supaya masyarakat pers tidak berasumsi bahwa tindakan ini merupakan salah satu pembungkaman pers ketika mencoba menggali informasi yang sifatnya untuk kepentingan rakyat.
“ Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) mengecam keras segala bentuk pembungkaman pers pada jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya saat liputan. Bahkan kita pun tidak pernah membiarkan siapapun yang melakukan intimidasi dan intervensi terhadap wartawan. Apalagi hal ini terjadi pada salah satu rekan jurnalis CNN yang id pers diambil langsung oleh Biro Pers,Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pasca adanya pertanyaan terkait topik kasus keracunan Makan Gratis Kepada Presiden Prabowo Subianto. Maka AKPERSI mendesak kepada BPMI untuk menjelaskan kejadian tersebut kepada masyarakat agar ke depannya tidak terjadi lagi kepada insan pers,” Ujar Rino Triyono.,S.Kom.,S.H.,C.IJ.,C.BJ.,C.EJ.
Hal ini pun mendapatkan perhatian dari Dewan Pers yang juga meminta pihak istana Kepresidenan mengembalikan akses peliputan jurnalis televisi CNN Indonesia yang dicabut usai bertanya soal keracunan Makan Bergizi Gratis ( MBG) Ke Presiden Prabowo Subianto.
“ Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” Kata Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, lewat siaran pers tertulisnya, Minggu(28/9/2025).
Bukan hanya itu saja, Dewan Pers meminta pihak istana memberikan penjelasan mengenai pencabutan Kartu Identitas Wartawan CNN Indonesia.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card Wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” Ujar Komaruddin.
