Mediamataelangindonesia.com-Wilayah Pulau Weh
SABANG – Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) bersama Manajemen BPKS menggelar Rapat Koordinasi Bulanan, sesuai penjadwalan ulang yang tertuang dalam Surat Ketua Dewas BPKS Nomor 515/DP-BPKS/28/2025 tanggal 22 Agustus 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang pimpinan Kantor Pusat BPKS, Sabang, digelar secara hybrid. Hadir langsung Ketua Dewas BPKS Mawardi Ismail, anggota Dewas Nurlaili, Muhammad Afifuddin Ihsan, serta Sekretaris Dewas Danil Akbar Taqwaddin. Sementara anggota Dewas Muhammad Iqbal dan Munawarliza Zainal mengikuti melalui zoom.
Dari jajaran manajemen BPKS, hadir Iskandar Zulkarnaen (Kepala), T. Hendra Budiansyah (Wakil Kepala), Fajran Zain (Deputi Umum), Jeliteng Pribadi (Deputi Komersial dan Investasi), Azwar Husein (Deputi Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang), Ridha Amri (Deputi Pengawasan), Teuku Ardiansyah (Kepala Biro PSI), Bustami Usman (Kepala Biro Keuangan), serta Ferianda (Staf Biro PSI). Sementara itu, R. Maulana N. Wicaksana (Kepala Biro Umum dan Humas/KPA) mengikuti secara daring.
Dalam paparannya, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen menyampaikan sejumlah perkembangan penting, termasuk Rencana Strategis (Renstra) BPKS 2025–2029 yang saat ini menunggu pengesahan dari Direktorat Pembangunan Indonesia Barat–Bappenas. Ia menekankan bahwa koordinasi strategis yang difasilitasi Sekda Aceh pada 25 Agustus 2025 menitikberatkan pada tiga hal: penguatan Dewan Nasional KPBPB Sabang, penuntasan aset eks PT Pelindo, serta pengelolaan aset milik Dishub Aceh di Pelabuhan Penyeberangan Balohan.
Selain itu, Iskandar juga menjelaskan komunikasi BPKS dengan BNPP terkait program perbatasan, rencana pembahasan blokir anggaran TA 2025 dengan Kementerian Keuangan, serta tindak lanjut konsultasi dengan Komisi XI DPR RI. Agenda lain yang dibahas adalah kelanjutan kerja sama konektivitas Aceh–Andaman pasca pertemuan Duta Besar India dengan Gubernur Aceh, yang merupakan bagian dari Shared Vision of India–Indonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific (Jakarta, 30 Mei 2018). Ia juga menyinggung potensi investasi KKKS Hulu Migas (Mubadala Energy) di Pelabuhan Sabang.
Ketua Dewas BPKS Mawardi Ismail menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara bergilir. Dalam kesempatan tersebut, Dewas menyampaikan sejumlah catatan strategis.
“Perhatian perlu diarahkan pada belanja pegawai yang masih tercampur dengan belanja modal. Tren peningkatan PNBP yang positif harus dijaga dan diperkuat dengan langkah konkret,” tegas Mawardi.
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian mekanisme pelimpahan dan pendelegasian kewenangan perizinan maupun non-perizinan, serta penguatan tata kelola aset. “Rancangan SOTK baru harus segera dituntaskan, mengingat struktur organisasi saat ini masih mengacu pada tahun 2014,” tambahnya.
Sejumlah anggota Dewas juga menyampaikan pandangan kritis. Muhammad Iqbal menyoroti dinamika internal manajemen yang menurutnya berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap BPKS. Muhammad Afifuddin Ihsan mengingatkan adanya risiko penurunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), meski capaian Agustus 2025 masih positif sebesar 95%.
Sementara itu, Munawarliza Zainal dan Nurlaili memberi masukan terkait pengelolaan kawasan, khususnya peningkatan kebersihan, ketertiban, dan fasilitas di Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang.
Menutup rapat, Dewas dan Manajemen BPKS menegaskan kembali komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kinerja, serta memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan Sabang agar lebih produktif, akuntabel, dan berdaya saing global.
#Demikian Laporan Pantauan Media Mata Elang Indonesia Com Wilayah Sabang (Eric Karno)
