PIDIE JAYA, mediamataelangindonesia.com – Langkah kaki para pejabat berderap di atas tanah yang masih lembab bekas amukan banjir hidrometeorologi, Sabtu (8/8/2026). Di tengah genangan yang mulai surut, rombongan besar berjumlah sekitar 20 orang yang terdiri dari Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Pangan serta jajaran eselon II dari Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, hingga Ekonomi Kreatif, menapaki jalur pemulihan di Kabupaten Pidie Jaya.
Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi MA, S. Sos, ME, dengan didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Oriza Safitri serta sejumlah kepala OPD, bertindak sebagai pemandu sekaligus penyambut. Mereka menyusuri titik-titik kritis: dari hunian sementara (huntara) yang masih dipenuhi wajah-wajah cemas, lahan persawahan yang tertimbun endapan lumpur setinggi betis orang dewasa, hingga tambak-tambak nelayan yang kehilangan biota akibat intrusi air tawar yang ekstrem.
Koordinasi Lintas Sektoral di Tengah Darurat Ekonomi
Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Di usai musibah yang meluluhlantakkan akses jalan dan irigasi, Bupati Sibral menegaskan bahwa momen ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah pusat hadir tidak hanya di fase tanggap darurat, tetapi juga pada fase krusial, yaitu perpanjangan masa transisi menuju pemulihan.
“Prioritas kita sekarang bukan lagi sekadar mendirikan tenda atau membagikan sembako. Kebutuhan masyarakat saat ini adalah bagaimana mereka bisa kembali bekerja dan menggenggam penghasilan,” tegas Sibral di sela-sela peninjauan lahan pertanian yang terdampak.
Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Sibral tersebut memaparkan secara gamblang tiga pilar utama bencana ekonomi yang membelenggu masyarakat: lumpur di sawah, lumpuhnya rantai pasok ikan, dan sepinya pasar tradisional. Untuk itu, ia menegaskan bahwa seluruh intervensi harus berbasis data lapangan, bukan sekadar asumsi birokrasi, agar setiap rupiah bantuan benar-benar mengena.
Sektor Pertanian: Guncangan Anggaran Rp150 M dan “Perang” Melawan Lumpur
Fokus pertama rombongan tertuju pada hamparan sawah yang kini lebih mirip rawa-rawa. Pemkab Pidie Jaya menyampaikan kondisi kritis: jaringan irigasi tersumbat parah dan rata-rata ketebalan endapan lumpur mencapai 10-30 sentimeter. Jika dibiarkan, lahan ini tidak akan produktif hingga musim tanam berikutnya, mengancam ketahanan pangan lokal.
Sibral mengajukan proposal berani kepada pemerintah pusat: dukungan sekitar Rp150 miliar yang akan dialokasikan untuk rehabilitasi intensif dan pencetakan lahan pertanian baru. Ia juga meminta tambahan armada alat berat, mengingat satu unit ekskavator yang telah dikirimkan pusat dinilai masih “tenggelam” oleh luasnya area terdampak.
“Jangan sampai petani terlalu lama menunggu. Satu ekskavator sudah kami syukuri, tetapi kami butuh lebih banyak. Semakin lama tanah tidak diolah, semakin besar beban mental dan kerugian ekonomi yang ditanggung petani,” ujar Sibral dengan nada mendesak namun penuh optimisme. Ia mengusulkan pemetaan cepat untuk membedakan lahan yang masih bisa diselamatkan sebagai sawah dan lahan yang harus dialihfungsikan untuk komoditas lain yang lebih adaptif.
Perikanan dan Kelautan: Menghidupkan Kembali Debit Air dan Ekosistem Tambak
Rombongan kemudian bergerak menuju kawasan pesisir untuk meninjau tambak-tambak dan kolam budidaya yang porak-poranda. Tidak hanya infrastruktur fisik yang rusak, tetapi populasi benih dan pakan yang hilang diterjang banjir.
Menanggapi hal itu, Pemkab Pidie Jaya meminta percepatan distribusi bantuan sarana produksi (sarpras), khususnya benih unggul dan pakan berkualitas. Bupati memberikan catatan khusus: masyarakat yang telah memulihkan tambaknya secara mandiri dengan biaya pribadi tidak boleh dilupakan.
“Mereka yang sudah berjuang sendiri, justru harus segera kami dorong dengan tambahan modal. Pemulihan bukan cuma membersihkan lumpur, tetapi memastikan mereka memiliki ongkos produksi untuk menebar benih lagi,” tegasnya, menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi bantuan.
Perdagangan & Ekonomi Kreatif: Menggerakkan Nadi Pasar dan UMKM
Tidak ketinggalan, sektor perdagangan dan ekonomi kreatif menjadi sorotan. Tim meninjau langsung pasar-pasar terdampak serta sentra UMKM yang kehilangan stok barang dagangan. Pemerintah daerah mendorong adanya skema kredit usaha rakyat (KUR) berbasis bencana dan pendampingan manajemen usaha bagi pelaku industri kecil menengah.
Bupati berharap, kunjungan lintas kementerian ini tidak berakhir pada catatan administrasi, tetapi melahirkan kebijakan konkret yang terintegrasi. “Jangan sampai bantuan jalan sendiri-sendiri. Ekonomi itu sistem. Kami minta pusat menyatukan program, sehingga yang didapatkan masyarakat adalah paket utuh: perbaikan lahan, bibit ikan, modal dagang, dan pelatihan kemasan produk kreatif,” pintanya.
Visi Akhir: Melompat dari Reruntuhan Menuju Modernitas
Di penghujung peninjauan, Bupati Sibral menyampaikan narasi besar yang menjadi nyawa dari seluruh upaya pemulihan ini. Baginya, masa transisi ini adalah hadiah yang menyakitkan namun harus dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami di Pidie Jaya tidak mau sekadar kembali ke kondisi sebelum bencana. Kami ingin melompat lebih maju. Inilah momentum kita untuk mewujudkan kawasan pertanian, perikanan, perdagangan, dan ekonomi kreatif yang lebih modern, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” ucap Sibral dengan penuh keyakinan.
Ia berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan dunia usaha selama masa transisi. “Kami tidak ingin masyarakat merasa ditinggalkan setelah kamera televisi pergi. Pemerintah daerah terus bergerak. Kami berharap pemerintah pusat juga terus hadir sampai masyarakat benar-benar pulih,” pungkasnya.
Dengan sinergi lintas kementerian yang tergambar hari ini dan tuntutan anggaran Rp150 miliar yang menggelinding, Pidie Jaya kini berada di persimpangan: antara sekadar kembali normal, atau berani bertransformasi menjadi lumbung ekonomi pesisir modern yang tangguh terhadap ancaman iklim di masa depan.
Pewarta : CM Cek Mad
