Cimahi, Mataelangindonesia.com— Dalam forum Focus Group Discussion (FGD) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), anggota DPRD Kota Cimahi, Rika, menyampaikan sejumlah poin penting dari sisi fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.(20/02/2026)
Melalui momen tersebut, Rika menekankan tiga hal utama yang menjadi perhatian Komisi III DPRD Kota Cimahi.
Pertama, terkait prioritas dan efektivitas anggaran. Ia mendorong agar Dinas PUPR memfokuskan program pada proyek yang berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi masyarakat serta pemerataan layanan dasar.
“Kami mendorong agar PUPR memprioritaskan pembangunan yang menyentuh kebutuhan rakyat seperti penyediaan air bersih, pembangunan jembatan, dan perbaikan jalan,” ujarnya.
Kedua, mengenai sinergitas dan perencanaan program. Rika berharap hasil FGD tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi benar-benar terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah agar program pembangunan berjalan efektif tanpa tumpang tindih.
“Kami berharap hasil FGD ini berintegrasi dengan perencanaan anggaran sehingga program berjalan sesuai target dan tepat sasaran,” tambahnya.
Ketiga, ia menyoroti kualitas jasa konstruksi di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga ahli serta pengawasan ketat terhadap badan usaha jasa konstruksi menjadi hal yang sangat penting.
“Mengingat tantangan di lapangan semakin kompleks, kami menitikberatkan peningkatan kompetensi tenaga ahli dan pengawasan terhadap badan usaha jasa konstruksi,” jelas Rika.
Rika menegaskan bahwa Komisi III DPRD Kota Cimahi berkomitmen mengawal sekaligus mendukung langkah strategis Dinas PUPR selama bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap FGD mampu menghasilkan konsep pembangunan yang kokoh, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
“Dengan adanya FGD ini, diharapkan kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Cimahi semakin meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tandasnya.
(RIANI)
